Menteri Lingkungan Hidup Tegaskan Tak Ada Dispensasi untuk Pelaku Perusak Lingkungan

Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan memperparah bencana hidrometeorologi di Sumatra.

Hal itu disampaikan Hanif dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dalam paparannya, Hanif menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dipicu kombinasi curah hujan ekstrem dan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah kritis.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah DAS Batang Toru yang berada di kawasan Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

“Batang Toru memiliki karakter V-landscape yang sangat rentan. Kegiatan di sisi bukitnya sudah tidak memadai untuk mendukung kapasitas lingkungan,” jelas Hanif.

Pada saat kejadian, curah hujan di Batang Toru tercatat mencapai 300 mm, sementara wilayah Sibolga bahkan lebih ekstrem lagi mendekati 400 mm, menimbulkan risiko longsor dan korban jiwa yang tidak sedikit.

Di Aceh, curah hujan juga mencapai 400 mm, namun bentuk lanskap yang datar membuat dampak kerusakan menjadi lebih luas. Hal serupa juga terjadi di Padang.

Hanif memaparkan bahwa total air yang turun selama kejadian bencana mencapai angka yang sangat besar.

“Rata-rata air yang turun mencapai 2,6 miliar hingga 4,9 miliar meter kubik. Totalnya hampir 9,7 miliar meter kubik. Ini sangat besar dan melumpuhkan sendi-sendi ekonomi Aceh,” ungkapnya.

Selain curah hujan ekstrem, kerusakan tutupan hutan disebut menjadi faktor yang memperparah dampak bencana. Tercatat Aceh kehilangan 14.000 hektar hutan sejak 1990 – 2024, Sumatra Utara kehilangan 19.000 hektar, Sumatra Barat kehilangan 10.521 hektar.

Dalam rapat tersebut, Hanif menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah menyiapkan langkah penanganan yang mencakup penegakan hukum, penyelarasan RTRW, pengendalian izin, rehabilitasi ekosistem, dan integrasi mitigasi iklim.

“Mulai hari ini, persetujuan lingkungan kami evaluasi pada seluruh unit di Batang Toru, khususnya terkait kapasitas lingkungannya,” kata Hanif.

Ia juga menyampaikan bahwa KLH akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang terindikasi berkontribusi pada bencana melalui analisis citra satelit.

“Mulai hari Senin, semua pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi pada banjir itu akan kami undang untuk memberikan penjelasan kepada Deputi Gakkum,” tegasnya.

Hanif memastikan bahwa langkah penyelidikan akan segera dimulai.

“Kami akan memulai langkah-langkah penyelidikan. Korban sudah banyak, jadi tidak boleh ada dispensasi. Hukum harus ditegakkan,” ujarnya.

Hanif menyebut bahwa pihaknya akan memakai pendekatan multi-door dalam penyidikan kasus ini, termasuk melihat aspek perizinan, kerusakan lingkungan, dan potensi tindak pidana lainnya.

“Korban yang cukup banyak tidak boleh membuat kita memberikan dispensasi. Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen menuntaskan kasus ini dengan pendekatan multi door,” tegas Hanif.

Ia juga menyampaikan bahwa KLH akan melakukan kunjungan lapangan mulai Kamis, sebagai langkah awal penanganan menyeluruh terhadap bencana hidrometeorologi di Sumatera bagian utara. (faz/ipg)