
Pemerintah Nepal membatalkan pemblokiran media sosial setelah protes massal mewarnai Kathmandu dan sejumlah kota besar lainnya di negara tersebut, Senin (8/9/2025).
Melansir dari Antara pada Selasa (9/9/2025), Prithvi Subba Gurung Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal mengatakan, pemerintah telah mencabut keputusannya untuk melarang media sosial setelah dilakukan rapat kabinet darurat, menurut publikasi tersebut.
Prithvi mencatat bahwa lembaga-lembaga pemerintah telah diinstruksikan untuk memulihkan akses ke platform media sosial.
Akhir pekan lalu otoritas Nepal melarang sejumlah platform media sosial utama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam jangka waktu yang ditentukan.
Adapun media tersebut yakni Meta (jejaring sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, yang dilarang di Rusia karena dianggap ekstremis), Alphabet (YouTube), X (dulunya Twitter), Reddit dan LinkedIn.
Hit Raj Pandey Pejabat senior dari Partai Komunis Nepal (Maoist Center) dan partai oposisi utama di Parlemen menyebutkan bahwa keputusan tersebut tidak dapat diterima dan memperingatkan bahwa penutupan akses terhadap media sosial dapat menyebabkan kekacauan di negara tersebut.
Protes massal yang sebagian besar melibatkan generasi muda, yang dijuluki media sebagai “Revolusi Gen Z”, mulai berlangsung di Ibu Kota Nepal pada Senin dan telah menyebar ke sejumlah kota besar di seluruh Nepal.
Protes yang mengakibatkan bentrokan dengan polisi itu telah menewaskan 19 pengunjuk rasa dan melukai lebih dari 300 lainnya.
Kematian para korban menuntut pengunduran diri Ramesh Lekhak Menteri Dalam Negeri Nepal. Ia pun mengajukan pengunduran diri kepada K.P. Sharma Oli Perdana Menteri dalam rapat kabinet yang digelar di kediaman Sharma pada Senin (8/9/2025) malam. (ant/fan/saf/ham)