Pemkab Sidoarjo Pacu Pembangunan Infrastruktur untuk Tarik Investor dan Tingkatkan Kualitas Hidup Warga

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama untuk menarik investasi dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Subandi Bupati Sidoarjo menegaskan, fokus tahun ini bukan hanya fisik, tetapi juga sistem pelayanan publik, ekonomi, dan mitigasi bencana.

“Kalau jalannya bagus, investor tertarik. Kalau layanan cepat, masyarakat terbantu. Itu yang kami kejar,” ujarnya lewat keterangan resminya, Selasa (16/12/2025).

Menurut Subandi, Sidoarjo menghadapi tantangan geografis karena sebagian wilayah timur berada di kawasan delta yang rawan banjir rob. Oleh karena itu, Pemkab mengambil langkah strategis dengan menggeser fokus peningkatan jalan dari aspal ke betonisasi.

Beton dipilih karena lebih tahan lama, memudahkan mobilitas logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi industri.

“Kami ingin jalan-jalan di Sidoarjo bebas banjir, tahan lama, dan mendukung kegiatan ekonomi,” jelasnya.

Selain jalan, Pemkab Sidoarjo tengah menyiapkan master plan banjir yang mencakup kajian hulu hingga hilir, normalisasi sungai, dan pembangunan embung di Tambak Sawah seluas 12 hektare. Embung itu tidak hanya menampung air rob, tapi juga dirancang menjadi taman wisata bagi warga.

“Kalau banjir bisa dikendalikan, permukiman dan investasi di Sidoarjo akan lebih aman,” tambahnya.

Lebih lanjut, Subandi juga menekankan pentingnya proses perizinan yang cepat dan efisien. Digitalisasi menjadi solusi utama, di mana masyarakat dan investor dapat mengurus izin melalui aplikasi tanpa tatap muka, mengurangi birokrasi berbelit.

Pemkab Sidoarjo juga melibatkan lulusan teknik lokal sebagai konsultan internal agar biaya proyek lebih efisien.

“Perizinan tidak boleh bertele-tele. Dengan proses cepat, investor merasa nyaman, dan pengangguran bisa berkurang,” kata Subandi.

Strategi itu sejalan dengan target investasi Sidoarjo mencapai Rp14 triliun tahun depan, yang mencakup sektor industri besar maupun UMKM. Program Kurda dengan bunga rendah membantu permodalan pelaku UMKM, sedangkan sektor pertanian didukung KUR bunga 6 persen.

Subandi melanjutkan, Sidoarjo memiliki dua Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan berbagai dinas. Layanan administrasi kependudukan, pembuatan KTP, hingga pendaftaran pekerjaan dapat diakses secara digital melalui aplikasi.

Menurutnya, kemudahan layanan publik menjadi tolok ukur pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat ingin semua urusan mudah, cepat, dan efisien. Dengan master plan yang jelas, semua kegiatan tahunan bisa ditangani lebih baik,” tegas Subandi.

Keberhasilan pembangunan Sidoarjo juga tidak lepas dari koordinasi intensif antara pemerintah, OPD, camat, dan kepala desa. Setiap bulan, pemerintah mengadakan rapat monitoring untuk memastikan realisasi APBD dan program berjalan sesuai rencana.

“Kami menggunakan HT untuk memantau lapangan. Ada laporan hujan atau jalan rusak, langsung koordinasi dengan PU agar cepat ditangani,” ujar Subandi.

Selain betonisasi jalan, pembangunan flyover di Gedangan menjadi proyek besar yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap infrastruktur strategis. Pemerintah menyiapkan anggaran pembebasan lahan Rp200 miliar dari total kebutuhan Rp320 miliar, bekerja sama dengan BPN, Kejaksaan, dan Forkopimda.

Subandi menyebut, jika pembebasan lahan rampung tahun 2026, pembangunan fisik dapat dimulai 2027. Semua program itu bertujuan meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan daya tarik Sidoarjo bagi investor.

“Investasi dan infrastruktur berjalan beriringan. Jalan bagus dan fasilitas lengkap akan menarik investor, sementara masyarakat mendapatkan fasilitas dan kesempatan kerja yang lebih baik,” tadas Subandi.(saf/rid)