Pemkot Surabaya Target Optimalisasi PAD dari Sektor Aset Rp121 Miliar Tahun 2025

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menarget optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pemanfaatan aset senilai Rp121 miliar tahun 2025.

Wiwiek Widayati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya menyebut, target PAD dari retribusi totalnya Rp486 miliar.

Sementara pemkot menarget pendapatan dari sektor pemanfaatan aset sebesar Rp121 miliar.

“Dari target retribusi total Rp486 miliar di tahun 2025, kami menargetkan alokasi dari pengelolaan aset sebesar Rp121 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk dikelola lebih baik lagi, dan kami yakin dengan strategi yang ada, potensi ini dapat terus ditingkatkan,” bebernya dirilis Diskominfo Kota Surabaya, Senin (25/8/2025).

Untuk mewujudkan capaian, Wiwiek menyebut ada tiga pilar strategi yaitu digitalisasi, promosi agresif, dan restrukturisasi organisasi.

Digitalisasi dengan pengembangan aplikasi untuk pengelolaan aset.

“Digitalisasi lebih dari sekadar tren, ini adalah alat strategis untuk mencapai efisiensi dan transparansi. Pemkot Surabaya sedang mengembangkan aplikasi bernama Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah (SIKDASDA). Aplikasi ini dirancang dengan dua fungsi utama yang saling melengkapi dan akan menjadi terobosan dalam tata kelola aset,” katanya lagi.

Aplikasi akan berfungsi sebagai etalase digital untuk promosi dan pemasaran eksternal.

Melalui fitur pemetaan dan katalog aset, calon investor, baik dari kalangan swasta maupun BUMN, bisa melihat lokasi, luas, peruntukan, dan detail teknis aset yang tersedia untuk disewa.

“Langkah ini memberikan transparansi penuh dan mempermudah akses informasi bagi publik, yang sebelumnya mungkin sulit didapatkan. SIKDASDA diharapkan bisa menjadi jembatan antara aset pemerintah yang belum dimanfaatkan dengan pihak-pihak yang berminat,” jelasnya.

Sementara dari segi promosi, Wiwiek menyebut aset yang tidak dimanfaatkan atau ‘idle’ adalah kerugian besar.

Sehingga BPKAD akan aktif mempromosikan aset-aset kosong yang memiliki potensi tinggi.

“Melalui data yang diolah dari SIKDASDA, pemerintah dapat mengidentifikasi aset yang paling berpotensi di lokasi strategis. Aset-aset ini menjadi prioritas utama untuk ditawarkan kepada investor,” tegasnya.

Pemkot juga berkomitmen untuk membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM bisa memanfaatkan program bisnis mentoring yang disediakan pemerintah untuk mendapatkan bimbingan dan informasi tentang prosedur penyewaan aset.

“Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaku usaha kecil pun memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang,” ujarnya.

Dari segi restrukturisasi organisasi, ia mengakui, kompleksitas pengelolaan aset yang mencapai puluhan triliun rupiah membutuhkan tim yang lebih fokus dan terstruktur.

Saat ini, fungsi pengelolaan aset berada di bawah Bidang P3 (Pengelolaan Aset) di BPKAD. Sekarang sedang dikaji untuk membentuk tim atau unit yang lebih spesifik, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Pembentukan tim khusus ini bertujuan agar ada pihak yang benar-benar fokus pada fungsi pemasaran dan pencarian peminat untuk aset-aset daerah. Ini mirip seperti memiliki tim marketing profesional yang akan membuat upaya promosi dan negosiasi berjalan lebih optimal,” imbuhnya.

Wiwiek yakin penilaian aset dilakukan secara independen oleh tim profesional (Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP) berdasarkan nilai pasar. Sehingga menjamin harga yang ditetapkan bersifat wajar dan akuntabel.

“Dengan kombinasi strategi digitalisasi, promosi proaktif, dan perbaikan struktur organisasi, Pemkot Surabaya optimis dapat memaksimalkan nilai ekonomis asetnya. Ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan kota lebih mandiri secara finansial dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (lta/iss)