Polda Jatim Luncurkan Proyek Inovatif untuk Lindungi Jalur Distribusi Pangan

Pemerintah terus menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Mulai dari sisi produksi hingga distribusi, semua mendapat perhatian serius agar berjalan dengan baik dan stabil.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur (Jatim) meluncurkan proyek inovasi bertajuk “Transformasi Sistem Penanganan Kejahatan Jalan Raya untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional.”

Program ini digagas oleh AKBP Arbaridi Jumhur, Kasubdit II Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim sebagai bentuk kontribusi kepolisian terhadap agenda nasional ketahanan pangan.

“Gagasan atau ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik yang berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga pangan,” ujar AKBP Jumhur, Jumat (7/10/2025).

Menurutnya, keamanan jalur distribusi bukan hanya soal kriminalitas jalan raya, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional. “Ketika pasokan pangan terganggu, ekonomi rakyat ikut terguncang,” tegasnya.

Peraih Pin Emas Kapolri atas keberhasilannya mengungkap kasus narkoba seberat 120 kilogram sabu-sabu saat menjabat Kapolsek Bintan, Polda Kepri itu mengungkapkan, data Jatanras menunjukkan lebih dari 100 kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di jalur logistik utama Jatim sepanjang semester pertama 2024–2025.

“Modusnya beragam, mulai dari perampasan langsung hingga penipuan dengan penyamaran sebagai aparat. Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebutlah, proyek perubahan ini mengusung strategi transformasi sistem keamanan jalan raya berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektoral.

Polda Jatim membentuk tim kerja terpadu yang melibatkan Subdit Jatanras, Satlantas, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait ketahanan pangan.

“Melalui surat perintah Ditreskrimum Polda Jatim, dibentuklah tim kerja terpadu dengan penguatan sistem pengamanan berbasis digital untuk mempercepat respon dan tata kelola penanganan ancaman di lapangan,” terang AKBP Jumhur.

Ia menegaskan, proyek ini tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga membangun budaya kerja prediktif dan preventif. Pelatihan lintas fungsi, workshop pengamanan jalan, serta pengembangan sistem digital menjadi bagian dari rencana aksi jangka menengah yang ditargetkan berjalan hingga 2026.

Dalam jangka panjang, model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional sebagai prototipe pengamanan distribusi pangan di Indonesia.

Selain penguatan sistem, Polda Jatim juga menggencarkan kampanye publik bertajuk “Jalan Aman, Pangan Terjamin.” Kampanye ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama.

“Harapan kami sederhana, setiap sopir truk yang melintas di jalan raya merasa aman, setiap ton beras yang dikirim tiba tanpa hambatan, dan masyarakat bisa menikmati harga pangan yang stabil. Dari situlah ketahanan nasional dibangun,” tegas Jumhur.

Proyek ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi kepemimpinan di tubuh Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun sistem keamanan yang menopang kesejahteraan bangsa.

Hal itu senada dengan yang diungkapkan Kombes Pol Widi Atmoko, Direktur Reskrimum Polda Jatim. Dia menilai proyek tersebut sebagai langkah konkret yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.

“Ketahanan pangan tidak akan stabil dan aman tanpa jalur distribusi yang aman. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir,” ujarnya. (bil/ipg)