Sosiolog: Ketimpangan Sosial Jadi Akar Masalah Timbulnya Aksi Anarkis

Saipul Hamdi Sosiolog Universitas Mataram (Unram) memandang akar masalah timbulnya aksi anarkis saat kegiatan unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir terjadi akibat ketimpangan sosial yang dialami masyarakat.

“Akar masalah kalau analisa saya akibat persoalan ketimpangan sosial yang sangat jauh,” ujarnya di Mataram, Minggu (31/8/2025) dilansir dari Antara.

Saipul mengatakan jurang pemisah antara masyarakat yang tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi bergaji kecil dengan legislator dan beberapa instansi pemerintah yang punya gaji besar kini semakin tampak jelas di Indonesia.

Beberapa tokoh politik, artis, pengusaha, maupun pejabat publik menampilkan gaya hidup hedonisme lewat akun-akun media sosial pribadi mereka.

Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di level akar rumput yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), penjualan produk UMKM lesu, dan tidak ada kenaikan gaji.

“Masyarakat mulai gerah dengan itu. Ada gap kesejahteraan antara masyarakat dengan pejabat,” kata Saipul.

Lebih lanjut Saipul berpesan kepada semua tokoh publik untuk selalu menjaga sikap dan kalimat yang keluar dari mulut agar tidak menyakiti hati masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan masyarakat di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2024. Angka gini ratio mengalami peningkatan dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat terjadi di seluruh Indonesia. Mereka melayangkan berbagai tuntutan mulai dari reformasi pajak, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga menolak upah murah.

Unjuk rasa yang dimulai pada 25 Agustus 2025 masih terus berlanjut sampai hari ini menyebabkan banyak fasilitas umum dan perkantoran rusak. Aksi penjarahan dan pembakaran terjadi di banyak daerah, salah satunya pembakaran Kantor DPRD NTB serta Kantor Gubernur Jawa Timur.

Pada 30 Agustus 2025, Prabowo Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri guna membahas situasi terkini unjuk rasa di berbagai daerah. Ia memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas massa yang melakukan aksi anarkis.(ant/dis/iss)