Kamis, 4 September 2025

Terima Tuntutan 17+8, Fraksi PKB DPR Buka Dialog 5 September Mendatang

Laporan oleh Akira Tandika Paramitaningtyas
Bagikan
Riezal Ilham Pratama (tengah) Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa bersama empat pengurus harian lainnya saat memberikan keterangan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Antara.

DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima tuntutan 17+8, yang selama beberapa hari terakhir menjadi fokus aksi massa di depan Gedung DPR RI.

Tidak hanya menerima tuntutan, Fraksi PKB DPR RI juga membuka ruang dialog dengan masyarakat pada Jumat (5/9/2025) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

“Nanti kawan-kawan dapat mengikutinya baik secara daring ataupun nanti bisa hubungi ke akunnya DPP PKB untuk bisa terlibat di dalam aksi tersebut,” ujar Riezal Ilham Pratama Wakil Ketua Harian DPP PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Selain itu, Riezal mengatakan DPP PKB telah menginstruksikan kepada seluruh fraksi partai di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan dialog dengan warga.

“Dengan demikian, nanti kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa mengakses Fraksi PKB di DPRD-nya masing-masing,” katanya dilansir dari Antara.

Ia juga mengatakan DPP PKB memohon maaf kepada masyarakat karena masih banyak tindakan atau kinerja partai yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat.

“Akan tetapi, ke depan kami berkomitmen untuk menjadi partai yang dekat dengan masyarakat dan mengadvokasikan, mengaspirasikan, mengakumulasikan apa pun yang menjadi aspirasi dari masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, terkait isi tuntutan 17+8, dia menjelaskan DPP PKB menolak keras segala bentuk kekerasan yang terjadi selama proses unjuk rasa.

“Kami ingin ada evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh aparat keamanan. Penanganan aksi juga perlu lebih humanis karena sudah jatuh terlalu banyak korban, dan perlu ada evaluasi bahkan reformasi ke depannya terkait bagaimana penanganan massa aksi dilakukan ke depan,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan DPP PKB mendorong adanya komite investigasi yang independen untuk mengusut banyaknya korban selama aksi pada beberapa waktu lalu.

“PKB juga mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang juga harapannya ke depan akan ada ruang-ruang dialog antara akademisi dan masyarakat sipil,” katanya.(ant/ata/kir/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kecelakaan Mobil di Jembatan Suramadu, Kondisinya Ringsek

Kecelakaan Bus Tabrak Belakang Truk di KM 749 Tol Sidoarjo-Waru

Pajero Masuk Sungai Menur Pumpungan

Kecelakaan Truk Tabrak Gardu Tol di Gate Waru Utama

Surabaya
Kamis, 4 September 2025
32o
Kurs