Universitas Airlangga (Unair) melalui Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), bersama United Nations Children’s Fund (Unicef) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendorong pemenuhan hak anak dan percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Eko Supeno Ketua AILG mengatakan, kolaborasi itu dilakukan melalui gelaran Integrated Sub-National Financing Framework (ISFF) untuk membahas kerangka pembiayaan alternatif daerah, agar bisa mempercepat capaian SDGs.
“Optimalisasi ISFF sangat relevan dalam mendukung pembangunan inklusif, terutama bagi anak-anak. Unair siap berkontribusi secara aktif melalui riset dan advokasi kebijakan,” katanya, Jumat (13/6/2025).
Yoshimi Nishino Chief of Social Policy UNICEF Indonesia menjelaskan, bahwa 1 dari 4 anak di Jatim hidup dalam kemiskinan dan 14,7 persen mengalami stunting. Ia menegaskan, tantangan itu, membutuhkan pendekatan pembiayaan yang inovatif.
“Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor agar pendanaan pembangunan tidak hanya terpaku pada APBD. Melainkan juga menggandeng sektor swasta, filantropi, hingga lembaga zakat,” imbuhnya.
UNICEF menyoroti, mencapai SDGs di Jatim hingga 2030 diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp1.700 triliun. Dokumen ISFF sendiri telah mengidentifikasi 17 opsi pendanaan publik dan swasta senilai Rp200 triliun yang bisa dimobilisasi.
“Ini menjadi langkah awal penting untuk menghapus stunting, memperluas akses air bersih dan sanitasi, serta memperkuat hasil pembangunan manusia,” bebernya.
Tri Wahyu Liswati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim mengatakan, kerja sama antara pemerintah daerah dan UNICEF telah terjalin erat dalam mendukung program yang berpihak pada anak.
“ISFF adalah bentuk komitmen kami bersama UNICEF untuk menciptakan solusi peluang pembiayaan alternatif. Tentunya dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel dan berkelanjutan demi masa depan anak-anak di Jawa Timur,” ujarnya.
Wiwien Apriliani Perwakilan Kementerian Bappenas menambahkan, ISFF bisa menjadi panduan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk sebagai alat pemetaan kebutuhan dan prioritas pendanaan.
“Dokumen ISFF ini sudah diperkenalkan di PBB sejak 2015, dan kini menjadi kerangka penting yang dapat memandu pencapaian SDGs di daerah,” ucapnya.
Pihaknya berharap, kegiatan tersebut bukan hanya jadi ajamg seremonial, tetapi juga langkah awal dalam aksi kolektif untuk investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak di Jatim.(ris/wld/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
