Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) membahas penguatan sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan standardisasi, penilaian kesesuaian, dan jaminan produk halal (JPH).
Ahmad Haikal Hasan Kepala BPJPH di Jakarta, Senin (5/10/2026), menyampaikan kerjasama kedua lembaga bertujuan untuk memperkuat mutu, kepercayaan, dan daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun global.
Haikal menyampaikan, penyelenggaraan jaminan produk halal membutuhkan kerjasama lintas lembaga agar ekosistem halal Indonesia dapat berkembang secara terintegrasi.
“Halal sekarang telah menjadi standar untuk semua. Di dalamnya ada transparency, traceability, and trustability. Ini yang harus kita bangun bersama sehingga halal menjadi value added bagi produk Indonesia,” ujarnya, seperti dilansir Antara.
Menurut Haikal, penguatan aspek halal bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan terhadap produk.
“Karena itu, sinergi dengan lembaga standardisasi menjadi penting untuk mendukung penguatan ekosistem produk halal Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Donny Purnomo Kepala BSN menyampaikan bahwa jaminan halal memiliki dimensi yang luas. Ia menilai, selain menjadi pemenuhan kewajiban bagi umat Muslim, aspek halal juga mempunyai dimensi ekonomi yang strategis bagi Indonesia.
“BSN tentu siap bersinergi dan mendukung BPJPH dalam penguatan ekosistem halal, khususnya melalui standardisasi yang dapat menjawab kebutuhan nasional dan perkembangan industri,”ujar Donny.
Ia menyampaikan sinergi antara BPJPH dan BSN antara lain diarahkan pada pengembangan standar yang mendukung kebutuhan penyelenggaraan jaminan produk halal sekaligus perkembangan industri secara keseluruhan.
Standardisasi diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas bagi pelaku usaha serta mendukung peningkatan mutu dan daya saing produk.
Di sisi lain, Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN Hendro Kusumo menambahkan bahwa BSN siap memfasilitasi pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dibutuhkan BPJPH.
Pengembangan standar disebut dapat pertimbangkan kebutuhan nasional sekaligus perkembangan standar internasional yang relevan.
“Langkah tersebut penting agar standar yang dikembangkan dapat memberikan manfaat bagi industri nasional dan tetap memiliki kaitan dengan perkembangan perdagangan serta ekosistem halal global,” kata Hendro.(ant/fia/bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
