Menanggapi demo buruh di Kantor Gubernur Jawa Timur Jumat (20/11/2026) sore, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang adil untuk buruh dan pengusaha.
Sugeng Lestari Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur menyebut, usulan buruh besaran UMP sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Rp3.742.675 yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Sebelum-sebelumnya enggak ada nilai KHL, baru ada tahun ini,” katanya ditemui suarasurabaya.net usai audiensi.
Sementara usulan asosiasi pengusaha pada Pemprov Jatim, minta penghitungan menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan variabel indeks pekerja terhadap dunia usaha sekitar Rp2,6 juta.
“(Unsur buruh) KSPI menuntut UMP sesuai KHL, kemarin serikat pekerja dewan pengupahan juga mengusulkan yang sama, sementara dari apindo pakai formulasi koefisien alfa 0,5 paling kecil,” katanya lagi.
NOW ON AIR SSFM 100

