Cegah TPPO, Calon Pekerja Migran Diimbau Cek Legalitas Penyalur dan Waspadai Tawaran Gaji Besar

AKBP Raden Erik Bangun Prakasa Kapolres Mojokerto mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas lembaga penyalur dan tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar tanpa kejelasan pekerjaan.

Imbauan tersebut disampaikan Erik saat mengudara di Radio Suara Surabaya pada Rabu (11/11/2026), menyusul pengungkapan kasus TPPO jaringan internasional di Kabupaten Mojokerto yang menjerat 22 warga negara asing (WNA) sebagai korban.

Erik mengatakan, pemerintah telah menyediakan jalur penyaluran tenaga kerja melalui lembaga resmi yang memiliki legalitas dan sertifikasi. Karena itu, masyarakat perlu memastikan kredibilitas lembaga penyalur sebelum menyetujui tawaran pekerjaan, terutama untuk penempatan di luar negeri.

Menurutnya, besarnya gaji yang dijanjikan kerap menjadi daya tarik utama yang membuat calon pekerja mengabaikan aspek keamanan dan legalitas pekerjaan.

“Sangat penting memperhatikan lembaga penyalurnya. Jangan sampai tergiur dengan gaji yang dijanjikan cukup besar, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sehingga nanti menjadi korban TPPO,” kata Erik.

Ia menambahkan, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan kemudahan teknologi digital untuk memeriksa rekam jejak perusahaan atau lembaga penyalur tenaga kerja.

Informasi mengenai legalitas, pengalaman penyaluran, hingga testimoni pekerja sebelumnya bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Erik meminta masyarakat lebih waspada apabila menemukan lembaga penyalur baru yang belum memiliki rekam jejak maupun bukti keberhasilan menempatkan pekerja secara aman.

Selain melalui lembaga penyalur resmi, masyarakat juga dapat memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memperoleh informasi dan pelatihan sebelum bekerja. Erik menyebut kepolisian memiliki program Polisi Pendamping Pengangguran (Poliran) yang dijalankan dengan menggandeng BLK.

Melalui program tersebut, kepolisian turut mendorong masyarakat mengakses pelatihan keterampilan dan informasi penempatan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk peluang bekerja di luar negeri.

“Di BLK itu sudah jelas pelatihannya, kemudian kegiatan penyalurannya seperti apa dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk penyaluran ke luar negeri,” ujarnya.

Ia menegaskan, calon pekerja juga harus memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang ditawarkan. Masyarakat tidak seharusnya mengambil jalan pintas dengan langsung menerima tawaran hanya karena nominal gajinya menjanjikan.

“Kami imbau teman-teman pendengar Suara Surabaya, perhatikan keselamatan. Jangan tergiur dengan janji manis gaji yang mungkin tinggi, tetapi tidak bisa dipastikan keamanannya,” tegas Erik.

Selain mengingatkan calon pekerja migran, Kapolres Mojokerto juga meminta masyarakat aktif mengawasi lingkungan sekitar untuk mencegah praktik perdagangan orang maupun penipuan daring jaringan internasional.

Menurut Erik, berdasarkan pengembangan sementara kasus TPPO yang diungkap Polres Mojokerto, pihaknya belum menemukan lokasi lain yang terindikasi menjalankan aktivitas serupa. Meski demikian, kemungkinan jaringan tersebut kembali beroperasi di kemudian hari tetap perlu diantisipasi.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan kepada kepolisian agar petugas dapat segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan.

“Saya mengimbau masyarakat di mana pun berada agar aware dengan lingkungannya. Jaga rumah kita masing-masing, lihat kanan kiri apabila ada yang mencurigakan, segera lapor ke petugas. Nanti petugas kepolisian akan datang membantu,” pungkasnya. (saf/ipg)