Prancis Investigasi 36 Kasus Dugaan Pelanggaran Aparat saat Demo Mahasiswa
Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:05 WIB
Demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik di berbagai kota di Prancis berujung ricuh pada Sabtu (17/10/2026).
Kerusuhan terjadi ketika kelompok demonstran merusak gedung publik, menjarah toko, serta menyerang kendaraan dan petugas kepolisian.
Meski ratusan ribu orang mengikuti aksi damai di puluhan kota, sejumlah kelompok melakukan kekerasan yang disebut sebagai salah satu kerusuhan terburuk di Prancis dalam beberapa dekade terakhir.
Di Limoges, gedung balai kota terbakar. Sementara di Marseille, demonstran berpakaian hitam menerobos masuk ke balai kota dan mencoret-coret bangunan dengan grafiti bernuansa anarkis. Di Lyon, kantor pariwisata juga dibakar.
Dilansir dari Reuters pada Minggu (18/10/2026), Laurent Nunez Menteri Dalam Negeri Prancis mengatakan, sekitar 400 orang telah ditangkap setelah berbagai insiden kekerasan. Sebagian besar orang yang ditangkap merupakan orang dewasa.
Nunez memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri. Sementara itu, serikat pekerja CGT kepada Reuters memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang.
Sebastien Lecornu Perdana Menteri Prancis menegaskan pemerintah tidak akan tunduk pada intimidasi akibat kekerasan tersebut.
Ia menyalahkan kelompok kiri jauh dan pelaku kriminal atas kerusuhan yang terjadi beberapa bulan menjelang pemilihan presiden tahun depan.
“Kepada mereka yang jelas ingin menggunakan kekerasan ini sebagai ‘pemanasan’ menjelang pemilihan presiden, saya tegaskan: Kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Tidak seorang pun akan memaksakan agenda politiknya melalui kekerasan,” tulis Lecornu melalui akun X.
Emmanuel Macron Presiden Prancis juga berjanji akan menuntut dan menghukum orang-orang yang melakukan penyerangan.
“Kita semua akan bersatu melawan para penyebar kekacauan, yang hanya ingin melemahkan institusi kita dan menghalangi mereka yang menyampaikan tuntutan secara damai,” tulis Macron melalui X.
Para demonstran menyatakan sebagian besar peserta mengikuti aksi secara damai. Mereka menilai kekerasan dilakukan oleh kelompok yang memang berniat merusak fasilitas dan bentrok dengan polisi.
Dalam demonstrasi di Paris, sejumlah peserta membawa poster berisi kritik terhadap kepolisian, presiden, dan kelompok kaya.
“Kami berjuang karena biaya hidup terlalu berat, harga bahan bakar terlalu tinggi, serta siswa sekolah menengah diserang dan terluka secara brutal di seluruh negeri hanya karena mencoba berdemonstrasi dan menuntut lebih banyak guru serta kondisi belajar yang layak,” kata Lola, demonstran berusia 19 tahun di Paris.
Aksi protes di Prancis bermula bulan lalu di sejumlah sekolah menengah di pinggiran utara Paris yang tergolong miskin.
Kemarahan terhadap kekurangan guru dan buruknya fasilitas sekolah kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, dengan tuntutan terkait kesenjangan, belanja publik, dan standar hidup.
Di Paris, demonstran yang mengenakan rompi berwarna mencolok memblokir sejumlah jalan. Aksi tersebut mengingatkan pada gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vest yang mewarnai masa jabatan Macron sebelumnya.
Jumlah peserta demonstrasi pada Sabtu melampaui massa pada puncak gerakan Yellow Vest, meskipun masih jauh di bawah skala protes pada 2023 yang menentang reformasi pensiun Macron.
Macron kini memasuki tahap akhir masa kepresidenannya di tengah lanskap politik yang terpecah dan meningkatnya tekanan terhadap kondisi ekonomi.
Upaya pemerintah mengurangi utang publik belum berhasil meyakinkan investor, sementara biaya pinjaman pemerintah mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari dua dekade.
Taktik kepolisian juga mendapat kritik setelah sejumlah demonstran terluka. Salah satu kasus yang disorot adalah seorang remaja yang kehilangan tangan setelah mengambil granat kejut. Badan pengawas kepolisian sedang menyelidiki sedikitnya dua lusin dugaan kekerasan oleh aparat. (saf/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
