Dishub Jatim Sebut Kemacetan Ketapang Bukan Karena Kurang Kapal, Tapi Dermaga Terbatas

Nyono Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menilai, persoalan utama yang memicu kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang bukan karena kekurangan kapal, tapi terbatasnya jumlah dan kapasitas dermaga di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Menurut Nyono, sebanyak 56 kapal reguler yang tersedia, sebenarnya sudah cukup untuk melayani penyeberangan. Tapi, tidak semua kapal bisa beroperasi secara optimal karena kapasitas dermaga yang tersedia terbatas, terutama untuk melayani kendaraan logistik berat.

“Ketapang-Gilimanuk itu persoalan intinya adalah kurang dermaganya. Jadi kapal yang berlayar di sana 56 kapal reguler itu sudah banyak, melimpah,” kata Nyono saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (7/9/2026).

Seperti diketahui, kira-kira sepekan terakhir, antrean menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi memang mengular hingga belasan kilometer. Bahkan kondisi itu sempat memicu protes para sopir yang memblokade akses ke pelabuhan pada, Kamis (3/9/2026) lalu, dan hari Minggu (6/9/2026) kemarin.

Kondisi antrean panjang itu terjadi di tengah peningkatan kendaraan logistik sekitar 19 persen, dibarengi perbaikan Dermaga Movable Bridge 2 (MB2) Gilimanuk yang kapasitasnya ditingkatkan dari sebelumnya sekitar 20-35 ton menjadi 50 ton. Proyek jangka panjang itu diperkirakan baru akan rampung pada Maret 2027.

Nyono mengatakan, keterbatasan dermaga membuat kendaraan logistik dengan bobot di atas 35 ton tidak bisa langsung dilayani seluruh fasilitas penyeberangan. “Kita butuh dermaganya yang harus ditambah. Jadi persoalan intinya itu,” ucapnya.

Kebutuhan penambahan dermaga, menurut Kadishub juga terlihat dari banyaknya kendaraan logistik di kantong parkir yang mengular ke jalan sehingga menyebabkan antrean panjang.

“Ribuan kendaraan di sana sampai mengular ke jalan, itu akibat kurangnya dermaga yang bisa mengakomodir kendaraan-kendaraan logistik yang berat, di atas 35 ton. Untuk itulah dermaga 2 milik PT ASDP itu ditingkatkan, dari 35 ton awalnya menjadi nanti 50 ton yang sekarang lagi dibangun, dengan yang lagi ada di Pelabuhan Gilimanuk,” ungkapnya.

Karenanya, Nyono menilai solusi jangka pendek saat ini sebetulnya bukan langsung menambah jumlah kapal operasional, melainkan meningkatkan ritase atau frekuensi perjalanan kapal yang dapat mengangkut kendaraan besar.

Dia juga mendorong optimalisasi skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB), yakni kapal tiba di Gilimanuk, membongkar muatan, kemudian segera kembali ke Ketapang tanpa menunggu muatan balik.

“Kapal program TBB, tiba bongkar berangkat, yang bisa memuat kendaraan berat logistik yang besar, yang banyak sekarang ini di Ketapang, itu yang harus ditambah ritase-nya. Kami ulangi, bukan menambah kapal tapi menambah ritase,” tegasnya.

Barulah, kalau optimalisasi ritase belum mampu mengimbangi volume kendaraan, maka penambahan kapal tetap dibutuhkan. “Tapi kalau ritase itu belum cukup, kapalnya di sana existing enggak ada, ya itu yang perlu didatangkan kapal besar, yang untuk Dermaga LCM (Landing Craft Mechanized), untuk memuat kendaraan-kendaraan berat itu,” jelas Nyono.

Saat ini, ASDP juga telah menambah kapal yang dioperasikan dari sebelumnya sembilan menjadi 12 unit dan menjalankan sistem TBB untuk mempercepat penguraian antrean.

Namun, Nyono kembali menekankan penyelesaian jangka panjang tetap membutuhkan penambahan dermaga di kedua sisi penyeberangan. “Tapi ke depan harus ditambah dermaganya, terutama di Gilimanuk dan di Ketapang karena kurang,” katanya.

Selain optimalisasi ritase, Pemprov Jatim, kata Nyono, juga mendorong pemisahan kendaraan berdasarkan berat agar tidak seluruhnya masuk dalam antrean yang sama. Ia mengatakan pola stikerisasi sebenarnya sudah pernah diterapkan ketika terjadi kemacetan sebelumnya.

“Kami sudah nyiapkan waktu itu dengan Pak (Emil Elestianto Dardak) Wakil Gubernur, itu sudah diputuskan waktu yang lalu, yang kemacetan yang lalu itu kita stikerisasi untuk menyesuaikan kemampuan dermaga yang ada di Ketapang. Kan kedua-dua dermaga nya di bawah 35 ton,” ujarnya.

Kendaraan dengan bobot di bawah 35 ton, termasuk kendaraan penumpang dan kendaraan ringan, diarahkan menuju Dermaga 1 dan 3.

“Kendaraan penumpang dan kendaraan ringan lainnya itu kita stikerisasi, kita kasih stiker di bawah 35 ton. Ini kita arahkan untuk bisa dilayani oleh Dermaga 1 dan 3 milik PT ASDP,” jelas Nyono.

Sementara kendaraan logistik di atas 35 ton diarahkan menuju dermaga yang mampu menerima kendaraan berat, termasuk Dermaga LCM dan Dermaga 4. “Karena Dermaga 4 ini bisa dilintasi oleh truk-truk di atas 35 ton,” katanya.

DPRD Provinsi Jatim Minta Seluruh Pemangku Kepentingan Duduk Bersama

Pada kesempatan yang sama, Abdul Halim Ketua Komisi D DPRD Jatim meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera duduk bersama dan merumuskan solusi konkret jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Dia menegaskan pentingnya langkah cepat dari seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan, KSOP Ketapang-Gilimanuk, ASDP, pemerintah daerah, hingga Kementerian Perhubungan. “Saya kira tidak boleh berlama-lama karena kalau tidak segera dilaksanakan, maka ini akan terjadi kemacetan yang berulang dan berulang,” ujar Abdul Halim di Program Wawasan Suara Surabaya.

Sebagai informasi, selain menyiapkan rencana jangka panjang dan pendek, pemerintah juga mengupayakan optimalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo untuk jangka menengah, guna mengalihkan sebagian kendaraan logistik langsung menuju NTB.

Namun, skema ini masih menghadapi kendala karena banyak sopir truk keberatan dengan tingginya biaya operasional dan tarif penyeberangan di jalur tersebut. Menanggapi keluhan para sopir itu, Abdul Halim menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi diskusi lebih lanjut.

“Kita akan duduk bersama untuk berdiskusi mengenai tentang apakah nanti barangkali kalau kemudian terkendala persoalan biaya operasional dari ongkos penyeberangan itu mungkin kita bisa carikan solusinya,” jelasnya.

Selain masalah infrastruktur, Ketua Komisi DPRD Jatim itu juga menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme di area pelabuhan yang memperburuk situasi antrean. Ia meminta aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan bertindak tegas.

“Ini persoalan yang klasik menurut kami… dan tidak ada kata lain menurut saya ini harus sudah dituntaskan,” pungkasnya.(bil/rid)