Vendor juga diminta memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri sesuai standar yang ditetapkan. Dengan begitu, asal sampah dapat ditelusuri dan jenis sampah yang dibuang ke TPA bisa diketahui.
“Jadi, kita lagi terapkan ini sekarang. Kita memang lagi untuk sementara lakukan penertiban, tetapi vendor pun juga kita berikan sanksi, tidak hanya para pekerja itu, pemulung-pemulung itu yang kemudian dapat sanksi. Tidak fair kalau kita tidak melakukan teguran kepada vendor,” tegas Fikser.
Kepala DLH menjelaskan, kawasan Keputih sendiri merupakan bekas TPA yang ditutup pada tahun 2000-an. Lokasi pemilahan sampah yang awalnya kecil, kini semakin meluas seiring padatnya permukiman di sekitarnya.
Untuk menghentikan aktivitas ilegal, petugas melakukan penyegelan dengan bantuan Satpol PP. Setelah itu, pelaku usaha diberikan edukasi dan pendampingan hingga mendapatkan perizinan sesuai standar pengelolaan lingkungan.
“Untuk menghentikan mereka kita segel dulu, kita segel pakai Satpol PP Linmas. Setelah itu mereka kita berikan edukasi, kita yang mendampingi untuk mereka bisa mendapatkan perizinan sampai proses itu benar-benar sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan,” pungkasnya. (bil/faz)
NOW ON AIR SSFM 100

