KPK Sebut TNI Sudah Periksa Prajurit Aktif Terkait Kasus BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut TNI sudah memeriksa prajurit aktif yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.

“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Budi Prasetyo Juru Bicara KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam, dilansir Antara.

Menurutnya, langkah itu menunjukkan TNI sudah menindaklanjuti surat KPK untuk Jenderal TNI Agus Subiyanto Panglima TNI.

“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus BNPB.

Kasus itu bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus.

Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Inisial GPS selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Inisial RE selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG pihak swasta.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus itu.

Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.

KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto Panglima TNI mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus itu.(ant/fia/iss)