Rabu, 18 November 2026

DPR Ungkap 10 Pokok Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset yang Sudah Disepakati

Laporan oleh M. Hamim Arifin
Bagikan
Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI memaparkan laporan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Antara

Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mengungkapkan, ada 10 hal yang menjadi pokok pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dia memaparkan, panitia kerja (Panja) telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah RUU melalui pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang jumlahnya 397, terdiri atas DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

“Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026), dilansir Antara.

Menurutnya, pokok pembahasan yang pertama, yakni terkait judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

RUU itu kemudian berubah nomenklaturnya dari yang semula berjudul “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana” menjadi “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”.

Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua, yaitu soal ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Lebih lanjut, hal tersebut termasuk pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong dengan jumlah korban yang sudah sangat banyak dan menanti keadilan.

Pokok pembahasan ketiga, yaitu penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Yang keempat, dia mengatakan pokok pembahasan juga soal pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

“Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang,” katanya.

Lalu pokok pembahasan keenam, yaitu jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Selanjutnya pokok ketujuh dengan pembahasan meliputi tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

“Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen,” katanya.

Berikutnya, pokok pembahasan yang kesembilan, yaitu terkait pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Lalu, pokok pembahasan yang terakhir, kesepuluh, mengenai pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Di sela pembahasan, dia mengatakan Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat serta para ahli untuk mewujudkan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan demi tercapainya undang-undang yang partisipatif dan berkeadilan.(ant/fia/ham/rid)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
32o
Kurs