DPR Usul Sekolah dan Kantor Bisa Menjadi Opsi Berlindung dari Asap Karhutla

Charles Honoris Wakil Ketua Komisi IX DPR RI memberi saran pemerintah untuk memanfaatkan sekolah dan kantor pemerintahan sebagai ruang perlindungan udara bersih bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Charles mengatakan, fasilitas publik dapat dilengkapi alat penyaring udara berpartikel efisiensi tinggi (high-efficiency particulate air/HEPA) sebagai upaya kurangi paparan asap berbahaya.

“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak ‘clean air shelters‘,” katanya di Jakarta saat dilansir Antara, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, ruang perlindungan udara bersih (clean air shelters) merupakan tempat berlindung yang dirancang guna kurangi paparan polusi udara, termasuk partikel halus dari asap karhutla.

Menurutnya, asap karhutla dapat masuk ke dalam rumah melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi sehingga masyarakat tetap berisiko terpapar meskipun berada di dalam ruangan.

Ia menilai tersedianya ruang dengan udara yang bersih diperlukan sebagai langkah perlindungan kesehatan selama karhutla masih terjadi.

Charles mengatakan fasilitas itu terutama dibutuhkan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.

Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memanfaatkan bangunan publik yang telah tersedia tanpa harus mendirikan gedung baru.

“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” ujarnya.

Charles juga menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara serta pemeliharaan alat penyaring udara agar ruang perlindungan itu dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat terdampak.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Prabowo Subianto Presiden RI pada Senin (12/10/2026) bahwa sekitar 639,23 hektare lahan yang terbakar di enam provinsi masih dalam proses pemadaman.

Enam provinsi prioritas penanganan karhutla itu meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama penanganan. Di Kalimantan Tengah, kebakaran seluas 513,89 hektare dilaporkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menyampaikan pemerintah mengerahkan 60.177 personel gabungan untuk mendukung operasi pemadaman melalui jalur darat.

Selain pemadaman darat, pemerintah juga melakukan operasi pemadaman dari udara menggunakan helikopter pengebom air serta mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca.

Berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober tersebut, kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan wilayah yang masih menjadi fokus utama penanganan.(ant/fia/ris/iss)