DPRD Jatim Desak Koordinasi Lintas Sektor Guna Atasi Kemacetan Berulang di Pelabuhan Ketapang

Kemacetan parah kembali melanda Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi hampir sepekan terakhir. Bahkan, antrean kendaraan sempat mencapai 16 kilometer sebelum akhirnya berangsur turun menjadi empat kilometer.

Guna mengurai kepadatan yang terus berulang ini, Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera duduk bersama dan merumuskan solusi konkret jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Abdul Halim Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya langkah cepat dari seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan, KSOP Ketapang-Gilimanuk, ASDP, pemerintah daerah, hingga Kementerian Perhubungan.

“Saya kira tidak boleh berlama-lama karena kalau tidak segera dilaksanakan, maka ini akan terjadi kemacetan yang berulang dan berulang,” ujar Abdul Halim dalam wawancara Program Wawasan Suara Surabaya, Senin (7/9/2026).

Kemacetan kali ini dipicu oleh lonjakan kendaraan logistik ke Bali dan NTB yang mencapai 19 persen, bersamaan dengan proyek perbaikan dan peningkatan kapasitas Dermaga MB 2 Gilimanuk dari 20-35 ton menjadi 50 ton. Proyek jangka panjang ini diperkirakan baru akan rampung pada Maret 2027.

Sebagai solusi jangka pendek, ASDP telah menambah armada kapal yang beroperasi dari 9 unit menjadi 12 unit dengan menerapkan sistem “tiba, bongkar, berangkat”. Sementara untuk jangka menengah, pemerintah mengupayakan optimalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo guna mengalihkan sebagian kendaraan logistik langsung menuju NTB.

Namun, skema ini masih menghadapi kendala karena banyak sopir truk keberatan dengan tingginya biaya operasional dan tarif penyeberangan di jalur tersebut. Menanggapi keluhan para sopir itu, Abdul Halim menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi diskusi lebih lanjut.

“Kita akan duduk bersama untuk berdiskusi mengenai tentang apakah nanti barangkali kalau kemudian terkendala persoalan biaya operasional dari ongkos penyeberangan itu mungkin kita bisa carikan solusinya,” jelasnya.

Selain masalah infrastruktur, Ketua Komisi DPRD Jatim itu juga menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme di area pelabuhan yang memperburuk situasi antrean. Ia meminta aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan bertindak tegas.

“Ini persoalan yang klasik menurut kami… dan tidak ada kata lain menurut saya ini harus sudah dituntaskan,” pungkasnya.(hdr/bil/rid)