DPRD Surabaya Dorong Pemkot Berantas dan Awasi Peredaran Rokok Ilegal
Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:20 WIB
Laila Mufidah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota (pemkot) melakukan digitalisasi aset.
Ia menilai langkah strategis ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan modern, transparan, dan ekonomis.
Menurutnya ini fondasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menghentikan pengelolaan manual yang rentan kesalahan data.
Digitalisasi ini untuk menghidupkan ribuan lahan tidur agar tidak mangkrak termasuk gedung-gedung, properti dan infrastruktur lain yang bisa dikapitalisasi menjadi sumber pendapatan daerah.
“Salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan aset agar bernilai ekonomi untuk mendongkrak pendapatan di rendah sempitnya fiskal. Dana transfer daerah berkurang sangat signifikan,” kata Laila, Senin (14/9/2026).
Semua aset harus dikapitalisasi katanya, agar menyumbang pendapatan daerah di tengah berkurangnya fiskal.
Dia meminta pemkot tidak hanya melakukan inventarisasi pasif tapi juga pelacakan dan pemetaan total (mapping) berbasis digital untuk memotret kondisi riil serta mengklasifikasikan kelas seluruh aset secara utuh.
“Tata kelola yang ramah digital akan mempermudah masyarakat. Birokrasi menjadi efisien karena seluruh informasi dan unggah dokumen kontrak bisa diakses secara terbuka,” kata Laila.
Sistem transparan ini menurutnya juga efektif menghilangkan praktik calo yang kerap memainkan harga sewa di lapangan.
Ia minta pemkot tidak hanya fokus aset besar di pusat kota, tapi juga memaksimalkan ribuan aset skala kecil di tingkat kecamatan hingga perkampungan.
“Opsi sewa puluhan juta per tahun ini sangat menarik bagi pemodal kecil. Masyarakat biasa pun bisa menyewa asal memenuhi syarat,” tutupnya. (lta/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
