Rabu, 18 November 2026

Empat Petinggi KBS Dipanggil Kejati Jatim, Kuasa Hukum Menjamin Kliennya Kooperatif

Laporan oleh Wildan Pratama
Bagikan
Masbuhin Kuasa Hukum empat manajemen KBS saat menyampaikan keterangan menjelang pemeriksaan oleh Kejati Jatim, Rabu (18/11/2026). Foto: Wildan suarasurabaya.net

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akan memeriksa empat orang jajaran manajemen Kebun Binatang Surabaya (KBS), yaitu satu anggota badan pengawas (bawas), dua direksi, dan satu kepala departemen keuangan, Kamis (19/11/2026) besok.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kelanjutan penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS periode 2025-2026.

Menjelang pemeriksaan yang berlangsung besok di Kejati Jatim, Masbuhin Kuasa Hukum manajemen KBS menyatakan kliennya bakal kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

Masbuhin menyebut, sejak proses hukum tersebut bergulir pada Mei 2026, seluruh dokumen pembukuan, bukti transaksi hingga keterangan kronologis telah diserahkan secara terbuka kepada penyidik.

“Kami memastikan bahwa sejak proses hukum bergulir pada Maret 2026 hingga dipanggil sebagai saksi pada Kamis 19 November 2026 besok keempat klien bersikap sangat kooperatif,” ujarnya, Rabu (18/11/2026), di Surabaya.

Kemudian, di balik persoalan administrasi yang tengah diuji secara hukum, Masbuhin mengungkapkan terdapat berbagai capaian finansial dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan jajaran direksi KBS.

Dia menyebut, anggota Bawas dan dua direksi KBS telah menyetorkan dividen senilai Rp5 miliar lebih kepada Pemkot Surabaya. Angka tersebut menjadi yang terbesar dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

“Meski baru mengemban amanah jabatan dalam waktu yang relatif singkat pada periode 2025 hingga 2026, anggota Bawas dan kedua direksi ini mampu membawa perubahan nyata dengan menyetorkan dividen bernilai miliaran rupiah ke Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) angka tepatnya adalah Rp. 5.048,479.469,” ujarnya.

“Kontribusi keuntungan langsung ke kas daerah yang fantastis itu belum pernah terwujud sepanjang lebih dari satu dekade sebelumnya, yakni sejak periode 2013 hingga 2024,” sambungnya.

Dia menilai, capaian dividen yang mencapai miliaran Rupiah dalam waktu singkat tersebut menjadi bukti bahwa para kliennya memiliki orientasi untuk menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kehidupan satwa di KBS.

Masbuhin juga menjelaskan terkait konstruksi perkara pengeluaran dana atas permintaan oknum pengacara yang tengah didalami penyidik Kejati Jatim, hal tersebut dilakukan tidak berdasarkan niat jahat atau mensrea.

Dia menyebut, keputusan mencairkan kas perusahaan tersebut dilakukan di tengah tekanan krisis dan kekeliruan prosedur administrasi demi menjaga stabilitas operasional KBS saat menghadapi persoalan hukum.

“Fakta materiil yang harus kami tegaskan adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” jelasnya.

Masbuhin menambahkan, pihaknya belum memutuskan apakah kasus dari oknum pengacara tersebut akan dibawa ke ranah hukum dengan delik baru di luar Tipikor yang sedang berlangsung di Kejati Jatim yakni terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang KBS.

“Kita lihat saja nanti, karena faktanya ada dugaan janji menutup perkara, ada dugaan permintaan uang,” tandasnya.(wld/ham/rid)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
32o
Kurs