Novita mengatakan, upaya konservasi tersebut juga diarahkan untuk menekan jumlah desa yang mengalami kekeringan. Dinas PU SDA Jatim menggunakan data desa rawan kering yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai salah satu acuan perencanaan program.
“Desa rawan kering itu menjadi indikator kinerja Bapak Kepala Dinas. Jadi kita berusaha menurunkan desa yang semula mengalami kekeringan supaya tidak lagi menjadi desa rawan kering,” ujarnya.
Untuk menangani kekeringan yang sudah terjadi, pemerintah menerapkan langkah sesuai kondisi dan ketersediaan sumber air di lokasi terdampak.
Jika terdapat sungai di dekat wilayah yang mengalami kekurangan air, pasokan dapat diupayakan melalui pemompaan. Apabila cara tersebut tidak memungkinkan, pengeboran sumur dangkal menjadi salah satu alternatif.
Jika sumber air setempat tetap tidak mencukupi, penanganan darurat dilakukan melalui distribusi air menggunakan tangki oleh instansi terkait, termasuk BPBD dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai kewenangannya.
NOW ON AIR SSFM 100

