ICW Minta KPK Awasi 1.179 SPPG Polri

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi pengelolaan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Aminudin Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.

Yassar Aulia Staf Divisi Advokasi ICW mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan tata kelola SPPG berjalan akuntabel. “Kami memberikan surat yang meminta Deputi untuk memberikan atensi lebih kepada mekanisme pengelolaan SPPG yang sekarang dimiliki Polri,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/2/2026), seperti dilansir Antara.

ICW menilai KPK memiliki kewenangan pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK dan peraturan turunannya, tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pengawasan potensi korupsi.

Menurut Yassar, kekhawatiran muncul karena pengelolaan SPPG oleh Yayasan Kemala Bhayangkari dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan. Ia menyoroti petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan pengecualian bagi Polri dalam jumlah pengelolaan SPPG. Jika yayasan lain dibatasi maksimal 10 unit, Polri disebut tidak memiliki batasan.

Selain itu, ICW menyinggung adanya insentif harian Rp6 juta per SPPG selama enam hari dalam dua tahun masa operasional. Dengan asumsi 313 hari operasional pada 2026, potensi dana yang dikelola dinilai signifikan, belum termasuk dana awal sekitar Rp500 juta dari BGN.

“Ini punya urgensi besar untuk menjadi perhatian KPK,” kata Yassar, seraya menambahkan perlunya pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan, baik dari sisi finansial maupun relasi kelembagaan.

Sebelumnya, pada 13 Februari 2026, Prabowo Subianto meresmikan dan melakukan peletakan batu pertama 1.179 SPPG serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri. Dalam kesempatan itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut 411 SPPG telah beroperasi, 162 dalam tahap persiapan, 499 masih dibangun dan ditargetkan rampung Maret 2026, serta 107 baru memasuki tahap awal pembangunan.(ant/iss)