Rabu, 11 Februari 2026

Indonesia Siapkan Skema Pengiriman 8.000 Pasukan TNI ke Gaza

Laporan oleh Lea Citra Santi Baneza
Bagikan
Prasetyo Hadi Mensesneg saat memberikan keterangan pers, Senin (29/12/2025), di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Foto: Biro Pers Setpres

Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengatakan, Pemerintah tengah menggodok skema pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza, sebagai komitmen dari Board of Peace (BoP) untuk membantu meredam konflik di Palestina.

“Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000. Kita baru mempersiapkan diri, sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan,” ungkap Prasetyo seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Soal lokasi penempatan pasukan, Prasetyo Hadi menegaskan belum ada keputusan final. Namun, pengiriman pasukan jadi komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza (Bord of Peace/BoP), yang diinisiasi Donald Trump Presiden Amerika Serikat.

Pengiriman pasukan TNI diharapkan bisa mendukung pengakuan kemerdekaan palestina dan membantu masyarakat Gaza. Targetnya mampu menurunkan eskalasi konflik dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.

“Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Dengan sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza. Yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita,” ujarnya.

Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi Prabowo Subianto telah menerima undangan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP, yang berlangsung pada 19 Februari 2026. Namun, kehadirannya belum bisa dipastikan dan iuran keanggotaan BoP belum dibayarkan. Pembayaran menunggu proses teknis kenegaraan.

“Belum (bayar iuran). Nanti kan ada teknisnya, urusan negara itu kan tidak mudah. Ada prosedurnya, ada tahapannya,” katanya.

Sebelumnya BoP yang digagas Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS), diklaim akan mengakui aspirasi masyarakat Palestina. Dewan tersebut bakal mendorong terciptanya kedaulatan negara, di mana masyarakat Palestina berhak menentukan nasibnya sendiri, setelah pemulihan kondisi di Jalur Gaza dan reformasi Otoritas Palestina (PA) membuahkan hasil.(ant/lea/rid)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kebakaran Rumah di Pengampon Surabaya

Banjir Menggenangi Sidosermo 4

Kecelakaan Bus Vs Truk Gandeng di Jembatan Suramadu

Surabaya
Rabu, 11 Februari 2026
25o
Kurs