Iran Izinkan Kapal Non-Hostile Lewati Selat Hormuz dengan Syarat

Pemerintah Iran mengeluarkan kebijakan baru terkait akses pelayaran di Selat Hormuz, dengan mewajibkan kapal-kapal “non-hostile” untuk berkoordinasi langsung dengan otoritas Iran sebelum melintas.

Kapal-kapal “non-hostile” atau non-bermusuhan, merujuk pada kapal sipil, komersial, atau negara ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan militer antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Kebijakan tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), yang beredar pada Selasa (24/3/2026).

Dalam surat itu, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut langkah tersebut sebagai respons atas konflik yang sedang berlangsung.

Dalam laporan Financial Times, Teheran menegaskan telah mengambil “langkah yang diperlukan dan proporsional” guna mencegah pihak yang dianggap agresor memanfaatkan jalur strategis tersebut untuk kepentingan militer.

Sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari lalu, Selat Hormuz praktis tertutup bagi sebagian besar kapal.

Jalur sempit yang menjadi salah satu arteri utama energi global ini sebelumnya dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, serta mayoritas kapal kargo menuju negara-negara Teluk.

Dampaknya, sekitar 3.200 kapal kini tertahan di kawasan Teluk karena meningkatnya risiko keamanan. Sedikitnya 22 kapal dilaporkan mengalami serangan sejak konflik dimulai.

IMO, sebagai badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis tersebut.

Organisasi itu juga tengah menjajaki pembentukan koridor kemanusiaan guna memungkinkan kapal-kapal dengan logistik kritis keluar dari kawasan.

Data pelacakan kapal menunjukkan bahwa Iran mulai membuka jalur terbatas melalui perairan teritorialnya. Jalur ini diduga digunakan untuk memverifikasi identitas kapal sebelum diizinkan melintas.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa operator kapal bahkan membayar hingga 2 juta dolar AS demi mendapatkan jaminan keamanan saat melewati Selat Hormuz.

Di sisi lain, Donald Trump Presiden AS sebelumnya telah melontarkan ancaman terhadap langkah Iran. Namun hingga kini, tidak ada indikasi bahwa Teheran akan melonggarkan kontrolnya atas jalur strategis tersebut.

Bahkan, sejumlah pejabat Iran menyatakan kondisi di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum konflik, meskipun perang berakhir.

Parlemen Iran juga tengah menyiapkan regulasi baru terkait lalu lintas kapal di selat tersebut. Mansour Alimardani anggota parlemen menyebut rancangan aturan itu masih dalam tahap awal pembahasan.

“Iran selama ini mengedepankan kerja sama internasional di Selat Hormuz, namun tekanan dari sanksi ilegal membuat kami mengambil langkah pembatasan sementara untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola jalur energi global,” ujarnya. (saf)