Irjen Ahrie Sonta Dipecat dari Polri Buntut Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, hingga sejumlah pengusaha.

Keputusan pemecatan tersebut disampaikan Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Selain sanksi administratif berupa PTDH, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela.

Isir menjelaskan, dugaan pelanggaran dilakukan Ahrie ketika menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dalam jabatan tersebut, Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan di luar prosedur yang berlaku.

“(AS, red.) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir dilansir dari Antara.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, ia juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.

Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.

Isir mengatakan, pengajuan banding akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan oleh komisi di tingkat banding.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.

Lebih lanjut, Isir menegaskan Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya. Setiap personel wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.

Ia juga memastikan penegakan aturan internal Polri berlaku bagi seluruh anggota tanpa pengecualian. Personel yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan.

“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Keempat tersangka tersebut yaitu LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo eks Kapolri), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi).

Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Dugaan tindak pidana tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tidak disertai lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga menghapus data hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. (ant/saf/ipg)