Divpropam Polri Mulai Periksa Ahrie Sonta dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Presiden
Selasa, 10 November 2026 | 14:00 WIB
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, hingga sejumlah pengusaha.
Keputusan pemecatan tersebut disampaikan Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain sanksi administratif berupa PTDH, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela.
Isir menjelaskan, dugaan pelanggaran dilakukan Ahrie ketika menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dalam jabatan tersebut, Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan di luar prosedur yang berlaku.
NOW ON AIR SSFM 100
