Jawa Timur Usulkan 40 Kampung Nelayan ke Pusat, Empat Daerah Sudah Beroperasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengusulkan pembangunan 40 kampung nelayan ke pemerintah pusat pada tahun 2026 untuk mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir di sektor perikanan.

Muhammad Isa Anshori Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim mengatakan, usulan kampung nelayan itu masih dalam tahap verifikasi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk merealisasikan program tersebut.

“Untuk 2026 sekarang lagi diverifikasi lapangan. Kami mengusulkan ada 40-an (kampung nelayan). Nanti tergantung pada verifikasi lapangan di lapangan. Kami sudah koordinasi dengan kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur,” ujar Isa ditemui di Gedung Negara Grahadi, Jumat (24/4/2026).

Sejauh ini empat Kampung Nelayan yang tersebar di wilayah Kabupaten Tuban, Sumenep, Malang serta Pasuruan sudah tuntas dibangun dan mulai beroperasi.

Isa menjelaskan Kampung Nelayan ini merupakan kawasan terintegrasi untuk memberdayakan nelayan dengan luas wilayah yang dibutuhkan minimal satu hektare.

Di dalam kampung nelayan terdapat pelabuhan, tempat penyimpanan ikan dengan mesin pembeku, kios nelayan hingga tempat pembuatan es.

“Sehingga integrated bangunan ini untuk mengoptimalkan pelayanan nelayan kita yang ada di Jawa Timur,” jelasnya.

Nantinya Kampung Nelayan tersebut akan dikelola masyarakat setempat, koperasi dan empat petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah menganggarkan Rp20-25 miliar per Kampung Nelayan. Anggaran itu bersumber dari KKP yang nilai realisasinya bergantung dari hasil verifikasi di lapangan.

“Itu memang langsung dibangun oleh KKP langsung per kampung itu sekitar 20 sampai 25 (miliar), tergantung kondisi lapangan. Dan itu program nasional di seluruh Indonesia,” jelasnya.(wld/bil/iss)