Selain urgensi, mantan Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu turut menyoroti kebutuhan anggaran yang besar untuk membangun dan mengoperasikan universitas baru.
Tapi di saat yang sama, kata dia, sejumlah perguruan tinggi negeri yang telah berstatus badan hukum justru harus mencari sebagian besar pendanaannya sendiri. Ia mencontohkan ITB yang berdasarkan informasi dari rektornya, hanya mendapat dukungan dana pemerintah sekitar 18 persen.
“Seperti kemarin misalkan menurut informasi atau apa yang disampaikan oleh Rektor ITB itu hanya memperoleh support dana dari pemerintah itu 18 persen. Selebihnya adalah mencari sendiri. Nah, ini kan dilematiknya di situ. Jadi ada satu pertanyaan apakah presiden tidak percaya pada perguruan tinggi yang ada? Apakah pemerintah masih punya duit, uang untuk membiayai universitas itu tadi?” katanya.
Adapun masalah keterbatasan anggaran tersebut, menurutnya dapat mendorong perguruan tinggi menerima mahasiswa dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan operasional. Tapi di sisi lain, kondisi itu dinilai berpotensi mengurangi intensitas proses belajar mengajar dan memengaruhi kualitas lulusan.
Karenanya, Warsono lebih menyarankan pemerintah memilih sekitar 10 perguruan tinggi terbaik untuk menjalankan tugas khusus mencetak SDM unggul dan calon pemimpin bangsa. Dengan catatan, kampus-kampus terpilih itu harus mendapatkan pembiayaan penuh dari pemerintah.

NOW ON AIR SSFM 100

