Deknanto menegaskan para pengusaha sound system dan penyelenggara kegiatan wajib memperhatikan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, hingga pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.
Kapolda juga mengingatkan agar penyelenggaraan sound horeg menghormati lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda), Kapolda mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pertemuan ini, Polda Jatim berharap pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban penyelenggaraan hiburan.
NOW ON AIR SSFM 100

