Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo, Yusril Minta Publik Tunggu Penjelasan Penyidik

Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyerahkan penjelasan mengenai temuan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto Presiden RI dan sejumlah pihak lainnya kepada penyidik Polri.

Menurutnya, kepolisian memiliki kewenangan untuk menyampaikan perkembangan teknis penyidikan kasus tersebut kepada publik.

Yusril mengatakan, penanganan perkara yang menyeret empat personel Polri itu masih berjalan. Karena itu, informasi mengenai temuan penyidik, termasuk detail teknis penyadapan, sebaiknya disampaikan langsung oleh pihak kepolisian.

“Detail-detailnya kita serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik,” ucap Yusril saat jumpa pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Hal serupa berlaku apabila penyidik mempertimbangkan untuk membuka hasil penyadapan kepada publik agar motif para tersangka dapat diketahui.

Yusril menyatakan, keputusan mengenai informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat menjadi kewenangan kepolisian.

“Ya karena penyidik juga kan komunikasi kepada publik,” katanya dilansir dari Antara.

Dalam proses penyidikan, kepolisian masih mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan dan pendapat para ahli.

Yusril juga mengungkapkan bahwa pengembangan perkara tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal.

Penyidikan turut mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Di sisi lain, pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Yusril menegaskan, seluruh proses penegakan hukum diserahkan kepada Polri melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

Menurutnya, kepolisian harus menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujar Yusril.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Mereka merupakan personel Polri yang diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak selama periode 2025 hingga 2026.

Target penyadapan tersebut meliputi Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. (ant/saf/ipg)