Keir Starmer Nyatakan Tak Dukung Pergantian Rezim Iran dari Serangan Udara

Keir Starmer Perdana Menteri Inggris menegaskan pemerintahannya tidak mendukung “pergantian rezim dari udara”, menyusul serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Starmer dalam pidato pertamanya di Parlemen sejak serangan militer tersebut terjadi.

Dalam keterangannya kepada anggota parlemen (MPs), Starmer mengakui adanya perbedaan pandangan dengan Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) terkait penggunaan pangkalan militer Inggris. Ia mempertahankan keputusannya untuk tidak mengizinkan fasilitas Inggris dipakai dalam gelombang awal serangan.

“Trump Presiden menyatakan ketidaksetujuannya atas keputusan kami untuk tidak terlibat dalam serangan awal, tetapi menjadi tugas saya untuk menilai apa yang menjadi kepentingan nasional Inggris,” ujarnya seperti dilansir kantor berita BBC, Selasa (3/3/2026).

Namun, situasi berubah pada, Minggu (1/3/2026), ketika respons Iran dinilai menjadi ancaman langsung bagi warga dan kepentingan Inggris di kawasan Timur Tengah.

Starmer menyebut serangan balasan Iran membahayakan warga Inggris serta sekutu-sekutunya, sehingga pemerintah akhirnya mengizinkan penggunaan pangkalan militer Inggris untuk serangan defensif terhadap infrastruktur rudal Teheran.

Ia juga merujuk pada serangan drone terhadap RAF Akrotiri di Siprus, yang menurutnya tidak digunakan oleh pembom AS dalam serangan awal.

Untuk diketahui, pada Sabtu (28/2/2026) lalu, AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran yang membuat Ayatollah Ali Khamenei Pemimpin Tertinggi Iran meninggal.

Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah negara di kawasan, termasuk Israel, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, serta kapal-kapal yang melintas di Strait of Hormuz.

Pemerintah AS sebelumnya meminta akses ke pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia dan RAF Fairford di Gloucestershire untuk mendukung serangan tersebut. Starmer menolak permintaan itu, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh pelajaran sejarah, merujuk pada keterlibatan Inggris dalam perang Irak.

Ia membedakan antara “serangan ofensif” dan “serangan defensif”. Menurutnya, penggunaan pangkalan Inggris kini dibatasi hanya untuk tujuan pertahanan dan bukan bagian dari operasi ofensif Amerika Serikat dan Israel.

“Pemerintah ini tidak percaya pada pergantian rezim dari udara,” tegasnya.

Keputusan Starmer menuai kritik dari berbagai kubu politik di Inggris. Kemi Badenoch Pemimpin Partai Konservatif menuduhnya lamban dan mendesak agar Inggris berdiri sepenuhnya di belakang AS. Ia menyatakan sekutu seperti Australia dan Kanada telah langsung mendukung langkah Washington.

Richard Tice Wakil pemimpin Reform UK, bahkan menilai serangan Trump telah “membantu Barat secara besar-besaran” dan menuduh perdana menteri melemahkan posisi Inggris di panggung internasional.

Di sisi lain, kritik juga datang dari spektrum politik kiri. Ed Davey Pemimpin Partai Liberal Demokrat yang memperingatkan bahwa kegagalan menentang Trump dapat membuat Inggris kurang aman. Ia menyinggung pengalaman masa lalu ketika presiden AS meluncurkan perang tanpa rencana akhir yang jelas.

Sementara itu, Ellie Chowns juru bicara urusan luar negeri Partai Hijau, mengecam serangan AS-Israel terhadap Iran sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum, serta menyerukan pemungutan suara parlemen terkait setiap keterlibatan Inggris dalam konflik tersebut.

Menanggapi kritik, Starmer menegaskan Inggris tidak sedang berperang dan tidak terlibat dalam aksi ofensif. Pemerintah Inggris juga mengimbau warganya, termasuk wisatawan dan pelaku bisnis di Timur Tengah, untuk mendaftarkan keberadaan mereka kepada pemerintah.

Lebih dari 100.000 warga Inggris dilaporkan telah melakukan registrasi. Namun, hingga saat ini belum ada rencana evakuasi massal, namun Kementerian Luar Negeri Inggris disebut tengah menyiapkan skenario darurat jika penerbangan komersial di kawasan Teluk tetap ditangguhkan dalam waktu lama. (bil/faz)