Rabu, 11 November 2026

Kejati Jatim Bakal Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi KBS

Laporan oleh Akira Tandika Paramitaningtyas
Bagikan
Suasana di dalam Kebun Binatang Surabaya pada Minggu (8/3/2026). Foto: Rafi’ Ermawan Mg suarasurabaya.net

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur bakal menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Franky Ariandi Yanafia Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim menerangkan, pihaknya sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan guna penyelidikan lanjutan.

Meski begitu, Franky belum bisa menyampaikan secara detail siapa saja yang sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Dia hanya menegaskan, proses pemeriksaan tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat ini kami tetapkan tersangka barunya,” katanya, Rabu (11/11/2026).

Selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Franky mengungkapkan, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini juga sudah selesai dihitung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi dana operasional KBS, Kejati Jatim menetapkan Choirul Anwar mantan Direktur Utama (Dirut) KBS sebagai tersangka.

I Gede Punia Atmaja Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor CAP-863/M.5/Fd.02/07/2026 tertanggal 21 Juli 2026.

“Berdasarkan perhitungan sementara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 10.209.664.735,60,” ungkapnya.

Menurut Punia, Choirul Anwar menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum selama memimpin PDTS KBS, dalam rentang waktu 2016 hingga 2024. Saat menjalankan aksinya, Choirul Anwar diketahui menduduki tiga posisi manajerial kunci sekaligus.

Atas perbuatannya, tersangka diancam Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) jo. UU No. 1 Tahun 2026 jo. Pasal 20 huruf a, c jo. Pasal 126 ayat (1) KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Penyidik juga mengenakan sangkaan Subsider Pasal 604 KUHP jo. UU Tipikor.(kir/ham/rid)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Pengerjaan Jalan, Lalu Lintas Menganti Macet

Surabaya
Rabu, 11 November 2026
31o
Kurs