Kemenhaj Gandeng Importir Saudi untuk Pasarkan Produk Indonesia di Tanah Suci

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempertemukan 13 produsen Indonesia dengan importir Arab Saudi dan dua syarikah penyedia layanan haji untuk membuka peluang pemasokan produk dalam negeri bagi kebutuhan jemaah di Tanah Suci.

Mochamad Irfan Yusuf Menteri Haji dan Umrah mengatakan, pertemuan tersebut menjadi upaya memasukkan produk Indonesia ke dalam rantai pasok kebutuhan jemaah haji melalui kerja sama dengan mitra usaha di Arab Saudi.

“Tahun ini, dengan skema kerja sama melalui syarikah, kami ingin mempertemukan produsen dalam negeri dengan importir di Arab Saudi agar produk-produk Indonesia dapat masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan jemaah haji,” kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026), seperti dilaporkan Antara.

Irfan menjelaskan, skema kerja sama tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pemerintah memungkinkan kontrak langsung dengan dapur penyedia konsumsi jemaah, kini kemitraan dilakukan melalui syarikah.

Menurut dia, produsen Indonesia tidak cukup hanya memperkenalkan produknya kepada calon mitra. Mereka juga harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, termasuk persyaratan Saudi Food and Drug Authority (SFDA) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain pemenuhan standar, konsistensi kualitas dan kontinuitas pasokan menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan mitra usaha. Irfan menyebut pengalaman kerja sama sebelumnya menunjukkan kualitas produk harus tetap terjaga pada setiap pengiriman.

“Yang perlu kita bangun bukan hanya kesepakatan untuk menggunakan produk Indonesia, tetapi juga kepercayaan. Kami mendengar ada pengalaman ketika pengiriman pertama berjalan baik, tetapi kualitas pada pengiriman berikutnya tidak konsisten. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Kemenhaj berharap pertemuan tersebut menjadi awal kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan antara produsen Indonesia, importir Arab Saudi, dan syarikah penyedia layanan haji.

Dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Irfan juga menyampaikan bahwa sejumlah usulan Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah diterima Pemerintah Arab Saudi.

Meski demikian, dia belum merinci usulan yang disampaikan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tersebut. Ia hanya menyebut penerimaan usulan itu menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan haji 2027.

“Alhamdulillah, beberapa poin usulan yang kami sampaikan dalam MoU tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya kita mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 agar dapat berjalan lebih baik,” tandasnya. (ant/ham/rid)