Kementerian PU Jamin Program Tetap Jalan di Tengah Terpaan Kasus Korupsi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjamin program prioritas presiden tidak akan terpengaruh oleh kasus atau kejadian apa pun di lembaganya.

Dody Hanggodo Menteri PU mengeklaim dirinya tetap memastikan program Presiden dan proyek pembangunan di berbagai daerah tetap berjalan. Meskipun tiga bawahannya terseret kasus dugaan korupsi.

“Jadi jangan khawatir, walaupun pun eselon satunya kena, tapi program berdasar pemerintah di bidang sumber daya air, khususnya untuk mampu men-support swasembada pangan di tahun 2026 tetap wajib dan harus bisa terlaksana dengan maksimal,” kata Dody saat Media Briefing di Kantor Kementerian PU di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Dody memastikan sistem pelayanan publik lewat pembangunan di sektor sumber daya air tetap berjalan. Meskipun pejabat eselon 1 tetangkap atas dugaan kasus korupsi.

“Tidak ada kata-kata dirjennya kena masalah, kemudian irigasinya mampet, tidak ada. Kalau dirjennya, direkturnya, kepala balainya, BPK-nya tertangkap apa pidana hukum dan kemudian programnya mampet, mandek, macet, yang goblok itu adalah menterinya. Yang bodoh itu adalah Menteri Pekerjaan Umumnya, yang salah adalah saya” tegasnya.

Menteri PU menegaskan, pemegang tanggung jawab atas proyek pembangunan di Indonesia adalah dirinya sebagai menteri. Ketika ada proyek yang tidak berjalan, maka yang lalai adalah Menteri.

Ia juga akan memastikan, setiap program yang dicanangkan Prabowo Subianto Presiden tetap berjalan maksimal.

“Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses, at any cost. Tetap dia memperhatikan keefektifnya, keefisiensiannya. Itulah sebabnya saya dari awal-awal tahun itu mendengungkan visi baru saya,” ujarnya.

Selain itu Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum berjanji akan kooperatif dan tidak akan menutup-nutupi kasus dugaan korupsi senilai Rp 16 miliar di Kementerian PU, yang menyeret 3 mantan anak buahnya.

“Saya menyajikan fakta data berdasarkan apa yang terjadi. Dan saya sekali lagi, sekali lagi saya Menteri Pekerjaan Umum tidak akan berusaha menutup-nutupi apapun,” kata Dody.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di Direktorat Jendral Sumber Daya Air dan pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin, pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 16 miliar.

Tiga tersangka itu, yakni Dwi Purwantoro (DP) Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang menjabat sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, Riono Suprapto (RS) Sekretaris Dirjen Cipta Karya, dan Adi Suadi (AS) selaku pejabat PPK. Ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan.(lea/iss)