Budi menegaskan, evaluasi tidak cukup hanya melihat hasil akhir pengadaan. Kemenbud dan KKP perlu menelusuri seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.
“Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” ujarnya.
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 memaparkan dugaan persoalan dalam pengadaan jasa influencer tersebut.
Organisasi antikorupsi itu menduga proses pengadaan mengarah pada satu penyedia jasa, sehingga berpotensi membatasi kesempatan perusahaan lain untuk bersaing.
ICW juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad yang terlibat dalam sejumlah kegiatan pengadaan tersebut merupakan pejabat publik. (ant/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

