Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan informasi dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Raffi Ahmad Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Achmad Taufik Husein Direktur Penyidikan KPK mengatakan, laporan dari masyarakat harus dilengkapi dengan kecukupan dokumen dan fakta pendukung supaya bisa ditelaah lebih lanjut oleh Tim KPK.
Dalam keterangannya, hari ini, Selasa (17/11/2026) di Jakarta, dia bilang sampai sekarang belum ada kegiatan penindakan KPK berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat terkait Raffi Ahmad.
“KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana. Jadi, silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail,” ujarnya.
Sekadar informasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada delapan paket pengadaan jasa pemengaruh (influencer) di dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia perusahaan milik Raffi Ahmad, dengan nilai kontrak mencapai Rp14,6 miliar.
Dari total delapan paket, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2024, dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2026, dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menilai, pengadaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
Di tengah polemik anggaran publikasi itu, Raffi Ahmad bersama rekan-rekannya mengembalikan honor pribadi mereka.
Dana yang dikembalikan sebanyak Rp15 miliar rencananya disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.(rid/iss/ham)
NOW ON AIR SSFM 100

