Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sebagian dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati yang terindikasi kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa yang melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo (SDW).
“Ada beberapa kecamatan lain yang juga diduga terjadi praktik pemerasan seperti itu,” ujar Budi Prasetyo juru bicara KPK seperti dilansir Antara, Rabu (4/2/2026).
KPK menyatakan, belum bisa menyatakan seluruh kecamatan di Kabupaten Pati terlibat kasus pemerasan, lantaran baru ada sebagian yang terindikasi.
“Kami belum bisa, apakah seluruhnya itu praktiknya demikian gitu ya,” ungkapnya.
Kasus yang menjerat Sudewo Bupati Pati bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari operasi ini, Sudewo beserta beberapa pihak lain diamankan oleh penyidik KPK karena dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah pemerintahannya.
KPK juga tengah mengusut latar belakang terjadinya kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
“Mengapa ada 600 lebih ya formasi calon perangkat desa yang kosong di wilayah Pati dari 21 kecamatan di kabupaten tersebut? Nah, tentu ini kami dalami,” ujar Budi.
Tahap-tahap pengisian 601 formasi hingga perencanaan penganggaran gaji akan diselidiki KPK.
“Apakah kemudian di dana desa ini juga sudah direncanakan atau sudah dialokasikan untuk pembayaran gaji para perangkat desa yang dibuka formasinya di Maret 2026 ini? Ya, kami melihat perencanaan itu,” ungkapnya. (ant/lea/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
