Luhut Pastikan 50 Juta Warga Miskin Masuk Sistem Perlinsos Digital

Luhut Binsar Pandjaitan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), memastikan sekitar 50 juta warga miskin akan terdata dalam sistem program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital.

Sistem itu diharapkan memperbaiki persoalan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial, termasuk warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima.

“Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (10/9/2026) yang dikutip Antara.

Sistem itu ditargetkan mulai diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Saat ini pemerintah masih melakukan penyempurnaan sebelum penerapannya diperluas.

“Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut.

Menurutnya, sistem perlinsos digital telah dikembangkan selama sekitar satu tahun dengan Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai wilayah uji coba awal. Hingga kini, proses pendataan disebut sudah menjangkau 215 kabupaten/kota.

Setelah proses pendataan selesai, sistem perlinsos digital akan diintegrasikan dengan rekening bank penerima bantuan. Pemerintah menargetkan uji coba penyaluran bansos secara digital melalui rekening dimulai pada kuartal I 2027.

“Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya,” jelas dia lagi.

Pemerintah juga masih mengkaji bentuk penyaluran bantuan agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan tidak disalahgunakan, termasuk untuk judi online.

Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah pemberian bantuan dalam bentuk kupon yang penggunaannya dibatasi untuk kebutuhan tertentu. “Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam,” katanya.

Menurut Luhut, digitalisasi penyaluran bantuan juga diharapkan mengurangi interaksi langsung dalam proses distribusi sehingga sistem menjadi lebih transparan dan potensi penyimpangan bisa ditekan.

“Jadi, di lapangan nanti akan jadi mekanisme pasar, membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil dan mengurangi korupsi. Karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi, semua akan dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi,” tuturnya. (ant/bil/ham)