Mensos Targetkan 50 Persen Penduduk Masuk Perlinsos Digital hingga Desember

Saifullah Yusuf Menteri Sosial (Mensos) menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem digital Perlindungan Sosial atau Perlinsos hingga Desember 2026.

Pemerintah menggunakan Perlinsos Digital sebagai upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.

“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” kata Mensos dalam peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10/2026) dikutip Antara.

Gus Ipul sapaan akrabnya menjelaskan, pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai basis data. Di antaranya data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.

Integrasi itu ditujukan untuk menghasilkan data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan penerima bantuan secara lebih tepat dan mengurangi kesalahan penyaluran.

Melalui Perlinsos Digital, masyarakat juga diberi ruang untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.

Untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah membuka kesempatan menjadi Agen Perlinsos bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.

“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” katanya.

Selain registrasi ulang, sistem tersebut dilengkapi mekanisme pengusulan dan sanggahan. Perlinsos Digital juga menggunakan teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas penerima bantuan. “Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” ujarnya.

Gus Ipul menyebut digitalisasi bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum diperluas bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar. Jika tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. (ant/bil/ipg)