Modifikasi Cuaca Jatim Picu Hujan di 11 Titik, Pemprov Tekan Risiko Karhutla dan Kekeringan

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai menunjukkan hasil.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau turun di 11 titik yang tersebar di enam kabupaten hingga Minggu (6/9/2026).

Operasi tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov Jatim untuk menghadapi kekeringan yang melanda 24 kabupaten/kota sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

OMC dilaksanakan melalui kolaborasi Pemprov Jatim, Kementerian Kehutanan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan, hujan yang turun di sejumlah wilayah menunjukkan hasil positif dari upaya modifikasi cuaca yang dilakukan pemerintah.

“Alhamdulillah, pelaksanaan OMC menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pemantauan melalui perangkat ARG, hujan terpantau turun di 11 titik pada enam kabupaten yang menjadi wilayah sasaran prioritas,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (7/9/2026).

Berdasarkan data pemantauan Automatic Rain Gauge (ARG) per 6 September 2026, hujan terpantau di Kabupaten Lumajang, Banyuwangi, Malang, Jember, Trenggalek, dan Pacitan.

Khofifah berharap hujan tersebut dapat membantu mengurangi dampak kekeringan sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat.

“Semoga hujan yang turun ini memberikan manfaat bagi masyarakat, membantu menjaga ketersediaan air, mengurangi dampak kekeringan, serta menekan risiko kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Jatim mencatat OMC telah dilakukan empat kali sepanjang 3-6 September 2026.

Dalam rangkaian operasi tersebut, sebanyak 3.200 kilogram bahan semai natrium klorida (NaCl) disebarkan untuk meningkatkan peluang terbentuknya hujan di wilayah sasaran.

OMC pertama dilakukan pada Kamis (3/9/2026) pukul 15.50 WIB menggunakan pesawat CASA NC212/A-2104. Operasi menyasar wilayah Lumajang dan Probolinggo dengan membawa 800 kilogram bahan semai NaCl.

Operasi kembali dilakukan pada Jumat (4/9) sekitar pukul 15.25 WIB. Sasaran meliputi wilayah Probolinggo-Lumajang, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), area di atas Kota Batu dan Gunung Arjuno, serta wilayah Malang. Sebanyak 800 kilogram NaCl kembali disebarkan dalam operasi tersebut.

Secara keseluruhan, wilayah sasaran OMC mencakup sejumlah daerah, antara lain Malang, Kota Batu, Lumajang, Probolinggo, Jember, Bondowoso, hingga Banyuwangi.

Khofifah menjelaskan, pelaksanaan OMC tidak dilakukan secara sembarangan. Waktu dan lokasi operasi ditentukan berdasarkan kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.

“OMC dilaksanakan ketika kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial memungkinkan. Awan yang mulai bergerak memasuki sejumlah wilayah terus dipantau,” jelas Khofifah.

“Ketika dinilai potensial, kondisi tersebut dioptimalkan melalui OMC untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran,” imbuhnya.

Dari hasil pemantauan setelah rangkaian OMC, Kabupaten Lumajang menjadi wilayah dengan sebaran hujan paling banyak.

Hujan intensitas sedang tercatat di ARG Pronojiwo. Sementara hujan ringan terpantau di ARG Pasrujambe, Pasirian, dan Jokarto.

Di Banyuwangi, hujan ringan terpantau melalui ARG Lidjen Jambu dan ARG Kalibaru. Hujan ringan juga tercatat di ARG Sitiarjo dan ARG Dampit, Kabupaten Malang.

Sementara itu, hujan ringan terpantau di ARG Rekayasa Panti, Kabupaten Jember; ARG Trenggalek, Kabupaten Trenggalek; serta ARG Sudimoro, Kabupaten Pacitan.

Khofifah menegaskan, OMC merupakan salah satu instrumen dalam penanganan kekeringan dan karhutla. Pemerintah tetap menjalankan langkah lain secara bersamaan, seperti distribusi air bersih, penyediaan tandon, optimalisasi sumber air, dan penguatan kesiapsiagaan pemerintah daerah serta masyarakat.

“Tidak ada satu intervensi yang berdiri sendiri. Selain OMC, penanganan di lapangan melalui distribusi air bersih, penyediaan tandon, dan optimalisasi sumber air tetap berjalan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ungkapnya.

Menurut Khofifah, efektivitas OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer sehingga setiap pelaksanaannya membutuhkan pemantauan dan perhitungan yang cermat.

BPBD Jatim bersama Kementerian Kehutanan, BMKG, dan unsur terkait akan terus melakukan koordinasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan OMC.

“Kolaborasi menjadi kunci karena penanganan karhutla dan kekeringan membutuhkan respons yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Semua unsur harus bergerak sesuai peran masing-masing,” tuturnya.

Selain penanganan kekeringan, pemerintah juga memperkuat langkah antisipasi potensi El Niño yang dapat meningkatkan risiko karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi penguatan sistem deteksi dan peringatan dini, pemetaan serta klasifikasi wilayah rawan, peningkatan patroli dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga memastikan kesiapan satuan tugas darat berikut personel dan peralatannya.

Pemerintah juga menekankan penerapan standar operasional prosedur penanganan karhutla, penetapan status keadaan darurat berdasarkan rekomendasi teknis dan kondisi lapangan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.

“Pemantauan dan respons cepat harus dilakukan secara berkelanjutan. Setiap informasi mengenai karhutla harus segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti agar api tidak meluas dan dampaknya dapat diminimalkan,” tegas Khofifah.

Pelaksanaan OMC di Jawa Timur selanjutnya akan dilakukan secara situasional. Keputusan operasi akan mempertimbangkan keberadaan awan potensial berdasarkan hasil pemantauan dan rekomendasi BMKG. (saf/ipg)