Pakar UB Usul Sekolah Bisa Tolak MBG untuk Cegah Food Waste dan Pemborosan APBN

Dr. Sujarwo dosen sekaligus pakar ketahanan pangan Universitas Brawijaya (UB) Malang usul agar sekolah diberi hak memilih menerima atau menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan itu disampaikan Sujarwo, di tengah penolakan dan kekhawatiran terhadap makanan hasil program prioritas Prabowo Subianto Presiden yang tidak dikonsumsi, hingga berpotensi menjadi food waste dan pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jadi menurut saya secara pribadi, sekolah itu diberi hak untuk dia menerima atau enggak. Kalau menurut saya loh ya. Bisa jadi yang ditarget oleh MBG sebenarnya enggak perlu MBG. Enggak perlu makan gratisan itu, enggak perlu. Karena mereka sudah mampu,” kata Sujarwo saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (28/9/2026).

Ia menilai, sebagian siswa dari keluarga mampu sebenarnya tidak selalu membutuhkan makanan gratis dari pemerintah. Di sisi lain, munculnya kasus keracunan juga membuat sebagian siswa merasa khawatir dan memilih tidak mengonsumsi makanan yang dibagikan.

Sujarwo mengingatkan, apabila makanan yang telah diproduksi akhirnya tidak dikonsumsi, anggaran negara yang sudah dikeluarkan berpotensi terbuang.

“Kalau enggak kan wasting APBN yang besar-besaran ini nanti akan terus berlanjut. Sehingga, menurut saya ada satu sisi yang memang kita pahami ada niat baik dari pemerintah. Dengan adanya MBG harapannya kan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih peka dan terbuka terhadap masukan dari bawah, mulai dari sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Evaluasi, menurutnya, harus dilakukan jika pelaksanaan program justru menimbulkan keresahan di tingkat penerima manfaat.

Sujarwo Soroti Kualitas SDM dan Keamanan Pangan SPPG
Selain soal ketepatan sasaran, Sujarwo juga menyoroti kualitas sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memahami program MBG sekaligus diarahkan untuk membuka lapangan kerja, termasuk merekrut masyarakat dari kelompok ekonomi bawah.

“Kan syaratnya SPPG itu ada desil 1 dan 2 untuk rekrutmen apa sukarelawannya. Itu artinya kan mau menyerap dari lapisan bawah gitu ya,” ungkapnya.

Meski demikian, tujuan itu harus dibarengi pelatihan dan pengawasan yang ketat, agar seluruh pekerja memahami standar operasional prosedur (SOP), khususnya terkait keamanan pangan. “Mohon maaf ya, karena pendidikan, kemudian komitmen untuk menjalankan SOP kurang, kan akhirnya ngefek kepada kualitas keamanan pangannya,” bebernya.

Terakhir, Sujarwo mengingatkan, tujuan MBG untuk memperbaiki status gizi masyarakat harus diimbangi dengan jaminan keamanan pangan agar program tersebut tidak justru menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.

“Ini yang yang harus harus dipikirkan, dievaluasi, dan kalau kalau ada ada feedback dari bawah harus didengarkan oleh pemerintah, kemudian dicari upaya perbaikan yang strategi seperti apa gitu,” tutupnya. (bil/ham)