Pelunasan Haji 2027 Dibuka 10 November, Biaya Jemaah Embarkasi Surabaya Rp58,1 Juta

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi pada Selasa (10/11/2026).

Jemaah haji asal Embarkasi Surabaya dan Dhoho harus membayar biaya pelunasan sebesar Rp58.146.279.

Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026. Kemenhaj mengimbau jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan agar segera menyelesaikan pembayaran dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan kesehatan.

Nurchalis Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj mengatakan, jemaah perlu memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif serta memenuhi persyaratan istitaah kesehatan sebelum melakukan pelunasan.

“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” kata Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pelunasan Bipih reguler musim haji 2027 dibagi menjadi dua tahap. Seluruh transaksi dilayani setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Tahap pertama, pada 10 November hingga 10 Desember 2026, diperuntukkan bagi jemaah haji reguler yang sudah melunasi biaya pada musim sebelumnya tetapi tertunda keberangkatannya, jemaah dalam alokasi kuota tahun berjalan, serta jemaah prioritas lanjut usia.

Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16-31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama.

Tahap kedua mencakup jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah dengan mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Nurchalis menjelaskan, pembagian dua tahap tersebut bertujuan memastikan penyerapan kuota haji di setiap daerah berjalan optimal dan transparan.

Tahap kedua juga menjadi kesempatan bagi kelompok jemaah tertentu yang membutuhkan pendampingan agar sisa kuota dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.

“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan total kuota haji reguler 1448 H/2027 M sebanyak 203.320 jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah.

Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, setiap jemaah reguler juga memperoleh subsidi Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata Rp43.817.526,35 serta dukungan pemerintah sebesar Rp3.200.000.

Besaran Bipih yang harus dibayarkan jemaah berbeda-beda sesuai embarkasi keberangkatan. Untuk Embarkasi Aceh sebesar Rp43.695.779, Medan Rp44.020.279, Padang Rp44.148.779, Balikpapan Rp49.891.779, dan Banjarmasin Rp50.128.779.

Selanjutnya, Embarkasi Lombok sebesar Rp50.366.779, Batam Rp51.531.279, Palembang Rp52.161.279, Solo dan Yogyakarta Rp52.710.779, Jakarta Rp53.543.779, Kertajati Rp55.101.279, serta Makassar Rp55.428.465.

Adapun jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Surabaya dan Dhoho dikenakan Bipih sebesar Rp58.146.279.

Untuk bisa melunasi biaya haji, jemaah harus berstatus aktif dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jemaah juga wajib memenuhi persyaratan istitaah kesehatan dan belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.

Khusus jemaah prioritas lanjut usia, persyaratan yang ditetapkan adalah berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.

Pembayaran dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal atau BPS pengganti. Nominal yang dibayarkan merupakan besaran Bipih sesuai embarkasi setelah dikurangi setoran awal dan saldo rekening virtual jemaah.

Transaksi dapat dilakukan melalui layanan non-teller, seperti ATM dan mobile banking. Bagi jemaah di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan atau banking blankspot, pembayaran dapat dilayani melalui kas keliling.

Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota sesuai domisili.

“Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkas Nurchalis. (saf/ipg)