“Pada saat proses verifikasi kan kita hanya melihat yang kasat mata. Tapi yang tidak kasat mata, dalam konteks data yang mungkin sudah terekam di pemerintah, itu menjadi salah satu hal yang menjadi landasan kita juga,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menambahkan, digitalisasi menjadi keharusan agar penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran dan adil.
“Memang digitalisasi ini sudah suatu kewajiban bagi pemerintah kota. Karena dari asas Perlinsos itu sendiri, yang pertama harus tepat sasaran. Untuk bisa mencapai tepat sasaran, Perlinsos ini harus bisa adil bagi semua orang,” kata Eddy.
Dengan adanya transpoarasni, maka penentuan layak tidaknya seseorang menerima bansos bisa dipertanggung jawabkan. “Untuk bisa mencapai itu harus terintegrasi data tadi disampaikan oleh Pak Adi, ada beberapa kementerian dan lembaga yang mempunyai data yang yang terintegrasi untuk ditanya ini layak atau tidak layak,” jelasnya.
Menurutnya, aplikasi Perlinsos juga bersifat inklusif. Semua warga bisa mendaftar dan mengecek kelayakan secara mandiri, meski hasil akhirnya tetap ditentukan oleh data yang terhubung dengan sistem pemerintah.

NOW ON AIR SSFM 100

