Pemkot Surabaya Siap Teken MoU dengan Perguruan Tinggi untuk Program Beasiswa

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS), Jumat (30/1/2026) terkait beasiswa.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, kerja sama itu menjamin Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa dan bantuan pendidikan tersalurkan secara tepat kepada yang membutuhkan.

“InsyaAllah, pada Jumat nanti kami akan menandatangani MoU dengan PTN dan PTS. Dengan skema ini, seluruh penerima beasiswa terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi urusan langsung antara Pemkot Surabaya dan perguruan tinggi. Yang terpenting, anak-anak Surabaya tetap dapat menempuh pendidikan tinggi secara gratis melalui kerja sama ini,” katanya, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan evaluasi data penerima beasiswa, banyak mahasiswa berprestasi, yang seharusnya layak menerima, namun tidak diterima di PTN sehingga memilih melanjutkan pendidikan di PTS.

Kemudian, ada 10 ribuan mahasiswa PTS terancam drop out karena kesulitan membayar biaya kuliah.

Beberapa di antaranya menunggak pembayaran, hampir dikeluarkan, sebagian telah lulus tapi masih memiliki tunggakan biaya kuliah.

“Data ini membuka mata kami bahwa sasaran kebijakan pendidikan sebelumnya belum sepenuhnya tepat. Anak-anak dari desil ekonomi 1 sampai 5, kelompok keluarga kurang mampu, ternyata banyak yang berada di PTS. Ini menjadi perhatian serius agar mereka tetap bisa menyelesaikan pendidikan tinggi,” paparnya.

Kerja sama itu juga bertujuan untuk menjaga program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin berjalan.

Dalam proses evaluasi, Eri juga mengungkap, menurut Peraturan Walikota (Perwali) jalur masuk seharusnya berbasis prestasi, namun dalam praktiknya ditemukan sejumlah penerima yang lolos melalui jalur mandiri.

“Kami sepakati, apabila mahasiswa tersebut masuk kategori tidak mampu, maka tetap akan dibiayai oleh pemerintah kota, dengan besaran yang dibicarakan bersama pihak rektorat. Namun, kami juga menemukan ketidaksesuaian data, termasuk anak-anak mantan pejabat atau pensiunan yang ketika pengajuan data dituliskan sebagai tidak bekerja, padahal memiliki pensiun dan aset yang memadai,” jelasnya.

Selain itu, ada manipulasi data penghasilan orang tua pada saat pengisian formulir, baik di sistem Pemkot Surabaya maupun perguruan tinggi.

Ada yang menurunkan data penghasilan orang tua agar dinyatakan tidak mampu, ada juga yang menaikkan data agar lolos jalur mandiri.

“Terima kasih kepada para rektor yang terbuka berdiskusi dan mengambil kebijakan korektif. Ada mahasiswa yang memang tidak mampu namun lolos jalur mandiri karena memasukkan angka tertentu, padahal secara ekonomi tidak memungkinkan. Ini menjadi evaluasi bersama, dan praktik-praktik seperti ini tidak boleh terulang,” terang Eri.

Tahun 2025, ada 5.168 penerima Beasiswa Pemuda Tangguh, dengan 880 mahasiswa berasal dari jalur mandiri, atau sekitar 17 persen.

MoU itu akan menegaskan jalur prestasi sebagai jalur eligible atau SNBT, sedangkan jalur mandiri, yang identik dengan adanya sumbangan, tidak lagi menjadi dasar pemberian beasiswa.

Mahasiswa yang sudah terlanjur masuk dan terbukti tidak mampu tetap dapat melanjutkan kuliah, dengan jaminan pembiayaan hingga lulus.

“Kebijakan ini kami ambil karena keterbatasan anggaran. Jika seluruh biaya ditanggung tanpa prioritas, manfaat beasiswa hanya akan dirasakan oleh segelintir orang. Tujuan utama kami adalah menjangkau sebanyak mungkin warga yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan amanat UUD 1945 dan nilai Pancasila, bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, serta mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban bersama,” tegasnya.

Pemkot Surabaya berkomitmen memperbaiki sistem beasiswa agar praktik kecurangan tidak terulang.

“Seluruh sistem beasiswa akan diperbaiki agar praktik-praktik keliru tidak lagi terjadi, dan semua mahasiswa Surabaya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan melalui pendidikan tinggi,” tutupnya.(lta/rid)