Pemprov Jatim Fokuskan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T hingga Kepulauan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah memfokuskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) hingga kepulauan untuk memaksimalkan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa komitmen memperluas pembangunan SPPG itu usai menerima berbagai masukan dari para bupati dan wali kota.

Dalam rakor MBG yang berlangsung di Surabaya kemarin, terdapat dua isu utama yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Koordinator Pangan untuk Jatim.

Pertama, adanya SPPG yang sudah terdaftar namun belum juga beroperasi. Kedua, masih adanya wilayah yang belum memiliki SPPG terdaftar, baik di kawasan aglomerasi maupun di daerah 3T.

“Kalau ada SPPG yang sudah terdaftar tetapi belum operasional, tentu kita harapkan ada langkah percepatan, termasuk kemungkinan substitusi pelaksana,” kata Emil, Jumat (20/2/2026).

Untuk mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah 3T, Emil menyebut mekanisme pengusulan kini dipermudah. Koordinator wilayah (korwil) di masing-masing kabupaten dapat langsung berkoordinasi dengan BGN tanpa melalui birokrasi berlapis di tingkat provinsi.

“Kalau memang masuk kategori 3T, silakan korwil langsung mengusulkan. Prinsipnya kita mendukung percepatan,” ujarnya.

Selain itu SPPG wilayah 3T memiliki mekanisme khusus dibanding kawasan aglomerasi. Jika di wilayah aglomerasi satu SPPG rata-rata melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, maka di daerah 3T tidak ada batasan minimal penerima.

Emil menjelaskan, hal ini karena faktor jarak dan sebaran penduduk yang terpencar terutama di wilayah kepulauan.

“Semua anak harus terjangkau. Tidak bisa dibatasi jumlah minimum, karena jarak tempuh bisa sampai 30 menit lebih dan tidak mencakup jika dipaksakan standar aglomerasi,” jelas Emil.

Pemprov Jatim menargetkan pembangunan 31 SPPG di wilayah 3T. Sejauh ini baru 12 unit yang selesai dibangun dan tersebar di Kabupaten Lumajang, Ponorogo, dan Sumenep.

Khusus Sumenep, yang memiliki wilayah kepulauan luas, Emil menyebut terdapat 21 SPPG yang dibangun di sekitar 10 kecamatan.

Untuk ke depannya, Emil akan terus memantau progres pembangunan bersama Satgas dan korwil BGN di daerah untuk memastikan target operasional tercapai.

“Dari 21 di Kepulauan Sumenep, hampir separuhnya sudah selesai dibangun dan sebagian sudah beroperasi. Ini memang proses bertahap, bukan karena kendala berarti,” katanya.(wld/iss)