Pengamat Ingatkan Energi Murah Itu Tidak Ada, Tapi Pemerintah Harus Buat Tetap Terjangkau

Ali Ahmadi Achyak Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies mengingatkan bahwa pada dasarnya, tidak ada energi yang benar-benar murah.

“Ya sebenarnya energi murah itu tidak ada. Kita harus sadarkan masyarakat bahwa energi murah itu tidak ada. Kalau nanti masyarakat berpandangan energi murah, mereka akan boros. Mereka akan gunakan seenaknya,” kata Ali saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (21/9/2026).

Karena itu, Ali menilai yang harus diwujudkan pemerintah bukan semata energi harus semurah mungkin, tapi yang bisa dijangkau oleh penghasilan masyarakat yang turut ditingkatkan.

“Jadi jangan murah, kalau murah itu nanti orang sembarangan. Tapi terjangkau ya kan. Tugas pemerintah itu bukan membuat energi menjadi sangat murah, bukan. Tapi meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga dia bisa membeli energi dengan terjangkau, cukup gitu,” jelasnya.

BACA JUGA: Pakar Energi Nilai Hilirisasi Batu Bara Jadi Bensin untuk Memperkuat Kemandirian Indonesia

Menurutnya, pengusahaan energi dasarnya butuh biaya besar, baik untuk minyak, gas, batu bara maupun listrik. Kalaupun ada yang murah, itu karena ada campur tangan pemerintah lewat subsidi.

“Yang harus kita tekankan kepada kita semua termasuk masyarakat adalah kita mencoba untuk menyediakan energi yang cukup dengan harga terjangkau dan andal. Itulah yang kemudian disebut sebagai ketahanan energi,” ujarnya.

Prinsip tersebut, kata Ali, juga berlaku dalam rencana pengembangan bensin dari batu bara atau coal to liquid (CTL).

Pernyataan itu disampaikan Kepala Pusat Penelitian Ketahanan Energi Universitas Indonesia (UI) itu, menanggapi pernyataan Prabowo Subianto Presiden, yang pada Sabtu (19/9/2026) lalu, mengungkap rencana pemerintah mengembangkan bensin berbahan dasar batu bara.

Rencana pemerintah itu sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, dan menekan harganya agar lebih terjangkau.

Menurut Prabowo, para akademisi Indonesia sebelumnya sudah berhasil mengembangkan solar dan bensin berbahan dasar kelapa sawit. Karenanya, pemerintah ingin mengembangkan teknologi serupa dengan memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakunya.

Rencana itu muncul setelah pemerintah menilai program biodiesel berbasis minyak sawit menunjukkan hasil positif. Implementasi B50, yakni solar dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit, disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026.

Ali pun mengapresiasi langkah pemerintah ini yang mencari alternatif energi dari sumber daya dalam negeri. Tapi, ia mengingatkan pengembangan CTL tetap membutuhkan campur tangan pemerintah agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan energi fosil yang sudah lebih dulu berkembang.

Salah satunya lewat regulasi yang memastikan bahan baku batu bara tersedia untuk kebutuhan nasional. Ali menyoroti pentingnya penegakan Domestic Market Obligation (DMO) agar produsen tidak lebih mengutamakan pasar ekspor.

“Nah, di situlah terjadi konflik kepentingan, apakah batu bara itu untuk kepentingan ekspor atau yang lain. Nah, di situlah aturan tentang DMO harus betul-betul ditegakkan oleh pemerintah. Sehingga apa? Pelaku usaha batu bara dan juga energi yang lain itu lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan yang lain,” jelasnya.

Selain soal harga dan pasokan, Ali mengingatkan kalau pengembangan CTL harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah, menurutnya, bisa belajar dari pengembangan biodiesel yang dimulai dari B10, B20, B30, B35, B40 hingga B50.

“Kalau secara bertahap itu di hulunya dipersiapkan, di tengahnya dari sisi distribusi dan transportasinya disiapkan, dari sisi hilirnya juga dipersiapkan dan masyarakat sudah mulai bisa menerima, itu secara bertahap pasti akan jauh lebih mudah,” katanya. (bil/iss)