Pengamat ISSES Ingatkan Kehadiran TNI Harus Perkuat Negara Tanpa Ambil Alih Fungsi Sipil

Khairul Fahmi Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengatakan, kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tengah masyarakat harus diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara tanpa mengambil alih fungsi peran sipil.

Menurutnya, peran TNI saat ini memang semakin luas seiring berkembangnya ancaman dan kebutuhan masyarakat. Tapi, perlu tetap ada batas yang jelas agar setiap institusi menjalankan kewenangannya sesuai fungsi masing-masing.

“Kehadiran itu harus memperkuat kapasitas negara, bukan mengambil alih fungsi institusi sipil tetunya, tapi memperkuat kapasitas negara, memperkuat kehadiran negara. Supaya tidak ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan layanan, tidak mendapatkan sentuhan dari negara gitu,” kata Fahmi saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (5/10/2026), bertepatan dengan HUT ke-81 TNI.

Dia mengatakan, sebagai instrumen pertahanan negara, tugas utama TNI tetap menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Tapi, pertahanan pada hakikatnya juga berarti perlindungan terhadap seluruh rakyat, bukan hanya menjaga batas negara.

“Kemampuan militer yang dibangun untuk menghadapi perang dan ancaman terhadap negara itu juga harus menjadi kekuatan yang sangat berguna ketika rakyat menghadapi bencana, kecelakaan, keterisolasian wilayah, atau keadaan-keadaan darurat kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat tema tahun ini ya ada tiga kata kunci nih. TNI harus kuat, TNI harus hadir dan TNI harus profesional,” beber Direktur Eksekutif ISESS itu.

Baca Juga: Sejarah HUT TNI 5 Oktober, dari BKR hingga Kembali Menjadi TNI
Baca Juga: HUT ke-81 TNI, Pengamat Soroti Tantangan Modernisasi dan Profesionalisme Prajurit

Fahmi mencontohkan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga perlu memperhitungkan kebutuhan kemanusiaan. Pesawat angkut militer, misalnya, tidak hanya harus mampu membawa pasukan, tetapi juga dapat digunakan mengangkut bantuan dan mengevakuasi korban bencana.

“Pesawat angkut misalnya. Kita beli pesawat angkut militer ya tentu dia harus bisa mengangkut pasukan. Tapi di saat yang sama, dia juga bisa mengangkut bantuan, mengevakuasi korban bencana. Nah, di situlah saya kira kehadiran TRI itu menjadi penting,” bebernya.

Sementara dalam konteks hubungan TNI dengsan rakyat, Fahmi menyebut keduanya punya sejarah yang kuat sejak masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tapi, konsep bersama itu tak cukup hanya diromantisasi berdasarkan sejarah.

“Kedekatan TNI dengan rakyat maupun profesionalisme militer itu bukan sebenarnya dua hal yang bertentangan. Keduanya ini justru harus berjalan bersama. Supaya apa yang disebut sebagai tantangan dan ancaman internal, musuh yang tidak dari luar, tapi dari dalam itu bisa diminimalisir. Artinya potensinya bisa diminimalisir kan, akan lebih baik gitu kalau saling bisa berkolaborasi sehingga kita bisa fokus pada tantangan dan ancaman eksternal.

Fahmi menambahkan, tantangan TNI ke depan adalah bagaimana menjadi semakin kuat tanpa kehilangan profesionalisme, semakin modern tanpa meninggalkan kesiapan personel dan logistik.

“Artinya profesionalisme justru diuji ketika TNI kemudian mampu menggunakan kekuatannya secara efektif tanpa kehilangan batas institusional. TNI memang harus punya kemampuan untuk bisa sangat membantu ketika negara dalam kondisi darurat, tapi penggunaan kemampuan itu tetap harus ditempatkan dalam sistem hukum dan tata kelola negara,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 TNI yang jatuh pada Senin (5/10/2026) menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa penguatan peran TNI harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, keselamatan masyarakat, dan profesionalisme institusi.(bil/ipg)