Puan Desak Usut Lahan Bekas Karhutla yang Mendadak Jadi Kebun Sawit

Puan Maharani Ketua DPR RI meminta pemerintah segera menyelidiki temuan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga langsung dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Puan menilai dugaan tersebut tidak boleh dibiarkan karena jika benar terjadi, harus ada tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.

“Terkait (bekas lahan) Karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, nanti kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dugaan alih fungsi lahan bekas karhutla menjadi perkebunan sawit sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan berada di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Dalam video yang beredar, terlihat area yang sebelumnya terbakar telah ditanami bibit kelapa sawit. Kepolisian pun turun tangan untuk menyelidiki informasi tersebut.

Persoalan serupa juga menjadi perhatian Prabowo Subianto Presiden. Presiden meminta dugaan lahan yang dibakar kemudian dijadikan perkebunan sawit segera diusut.

Prabowo bahkan meminta nama-nama korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla diungkap dan menegaskan izin perusahaan yang terbukti bersalah dapat dicabut.

Puan menegaskan, pembakaran lahan dengan tujuan membuka area untuk perkebunan sawit merupakan tindakan yang tidak semestinya terjadi dan harus ditindak.

“Itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera ditindak,” tegas Puan.

Selain meminta dugaan alih fungsi lahan diselidiki, Puan juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih kuat dalam penanganan karhutla.

Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan satu leading sector yang memiliki tanggung jawab jelas dalam penanganan bencana tersebut.

“Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu, ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini sehingga bisa segera selesai,” ujarnya.

Puan menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah menjadi leading sector dalam penanganan kebencanaan ketika dirinya berada di pemerintahan.

Menurut dia, pola koordinasi serupa juga perlu diterapkan dalam penanganan karhutla.

“Waktu saya berada di Pemerintah, yang menjadi leading sector-nya itu adalah BNPB. Untuk Karhutla pun harusnya dilakukan seperti itu,” kata mantan Menko PMK tersebut.

Karena itu, Puan mengatakan pimpinan DPR akan mendorong pemerintah menentukan leading sector yang bertanggung jawab menangani persoalan karhutla secara terpadu.

“Karena masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya,” jelasnya.

Menurut Puan, dampak karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Kebakaran hutan dan lahan dapat memicu persoalan kesehatan, mengganggu kegiatan pendidikan, serta berdampak pada kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat.

“Bagaimana ini terkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat. Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu,” tuturnya.

Puan menekankan, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan terhadap pelaku, hingga pemulihan dampak yang ditimbulkan setelah kebakaran.

“Itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya,” pungkas Puan. (faz/ipg)