Menanggapi demo buruh di Kantor Gubernur Jawa Timur Jumat (20/11/2026) sore, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang adil untuk buruh dan pengusaha.
Sugeng Lestari Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur menyebut, usulan buruh besaran UMP sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Rp3.742.675 yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Sebelum-sebelumnya enggak ada nilai KHL, baru ada tahun ini,” katanya ditemui suarasurabaya.net usai audiensi.
Sementara usulan asosiasi pengusaha pada Pemprov Jatim, minta penghitungan menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan variabel indeks pekerja terhadap dunia usaha sekitar Rp2,6 juta.
“(Unsur buruh) KSPI menuntut UMP sesuai KHL, kemarin serikat pekerja dewan pengupahan juga mengusulkan yang sama, sementara dari apindo pakai formulasi koefisien alfa 0,5 paling kecil,” katanya lagi.
Hasil usulan kedua pihak, katanya, akan direkomendasikan ke Gubernur Jawa Timur untuk diputuskan besok, Sabtu (21/11/2026).
Ia memastikan, penetapan UMP dari Pemprov Jatim akan memihak buruh dan pengusaha.
“Prinsip kami enggak boleh memihak salah satu, harus memihak keduanya. Bagaimana pekerja sejahtera dan pengusaha bisa menjalankan usaha,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, 1.000 buruh demo di depan Kantor Gubernur Jawa Timur sore ini. Perwakilan dari massa aksi diterima audiensi oleh Disnakertrans Jatim terkait usulan besaran UMP 2027.
Pantauan suarasurabaya.net pukul 17.00 WIB massa aksi membubarkan diri.(lta/wld/faz)
NOW ON AIR SSFM 100

