Menurutnya, penyadapan sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, yakni hak privasi.
Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa hak privasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.
“Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan,” katanya.
Ia menjelaskan, pengaturan kewenangan penyadapan saat ini telah ada di berbagai undang-undang seperti KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Narkotika, dan undang-undang terkait lainnya.
Namun, ia mengatakan bahwa pengaturan penyadapan dalam sejumlah undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedurnya masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin, hingga belum diatur soal jangka waktu penyadapan.
NOW ON AIR SSFM 100

